SERANG, BANPOS – Ratusan kepala sekolah (Kepsek) dasar (SD) dan kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) se kota Serang melakukan Bimbingan Teknis (Bimtek) pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah Nasional (Bosnas) tahun anggaran 2020, di Kabupaten Garut Jawa Barat pada Jumat 25-26 Maret 2020. Sebanyak 223 Kepsek SD dan 29 kepsek SMP itu disebut mengikuti kegiatan dengan sumber pendanaan yang tidak diketahui.
Ketua Masyarakat Transparansi Kebijakan Publik Kota Serang, S Saefi Maulana, mengkritisi Bimtek Kepsek SD dan SMP Se-Kota Serang ke Garut tersebut. Menurutnya, apa yang dilaksanakan Kepsek SD dan SMP se-Kota Serang tersebut bisa dilaksanakan di Kota Serang.
Terlebih, informasi yang didapat dari beberapa Kepsek SD di Kecamatan Cipocok Jaya dan Kecamatan Taktakan, setiap sekolah atau Kepsek dipungut biaya sebesar Rp 1.500.000 per orang. Biaya tersebut digunakan untuk biaya transportasi dan penginapan selama mengikuti Bimtek di Garut.
“Dana yang digunakan untuk bimtek tersebut di duga berasal dari dana BOSNAS, yang ada di sekolah masing-masing. Mestinya BOSNAS tersebut diperuntukkan untuk keperluan kegiatan belajar mengajar siswa, bukan untuk hal-hal seperti itu,” tegasnya.
Untuk itu, pihaknya meminta dilakukan audit oleh inspektorat dan BPK berkaitan dengan hal tersebut. Ia menyebut, apabila terjadi penyimpangan dana BOSNAS, pihaknya meminta aparat yang bersangkutan untuk turun memeriksa kegiatan itu.
“Karena jika dikumpulkan, kegiatan tersebut menghabiskan ratusan juta rupiah. Jika kegiatan tersebut berasal dari pusat, sekolah tidak akan dipungut biaya,” tandasnya.
Saat dikonfirmasi, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Serang, Sarnata, membenarkan adanya kegiatan Bimtek tersebut.
“Iya kemarin beberapa Kepsek SD dan SMP se kota Serang Bimtek pengelolaan dana BOSNAS di Garut Jawa Barat. Mungkin sambil refreshing kali,” ujarnya.
Sarnata mengaku bahwa dirinya tidak mengetahui sumber pendanaan pelaksanaan Bimtek tersebut. Ia pun menyarankan agar dapat mengonfirmasi secara langsung ke bagian keuangan Dindikbud.
Discussion about this post