Ancaman negara-negara Barat mendepak Rusia dari G20 tak mempan. Duta Besar (Dubes) Rusia untuk Indonesia Lyudmila Georgievna Vorobieva mengatakan, Presiden Vladimir Putin bakal tetap menyambangi Bali untuk menghadiri pertemuan tersebut.
Pendiri Lembaga Penelitian & Consulting Independen Synergy Policies Dinna Prapto Raharja menyebut, wajar jika Putin hadir. Karena, Indonesia mengundang semua negara untuk hadir di gelaran tersebut.
“Jadi yang kita pikirkan bukan dampak bagi Rusia, tapi kemajuan agenda G20 itu sendiri,” ujar Dinna, pada RM.id, Rabu (23/3).
Menurutnya, Indonesia sebagai tuan rumah dan Presiden G20 tahun 2022 perlu mengagendakan pembahasan bentuk kerja sama antar negara G20. Terutama untuk penanganan global atas krisis yang berlarut-larut di Ukraina yang mengganggu stabilitas ekonomi global.
Selain itu, lanjutnya, krisis tersebut juga menimbulkan rangkaian krisis non-ekonomi. Mulai dari krisis kemanusiaan, pengungsi, energi, hingga krisis pangan. “Serta makin nampaknya potensi resesi di sejumlah kawasan,” katanya.
Indonesia, kata Dinna, perlu meyakinkan seluruh negara anggota G20 bahwa organisasi itu dituntut berperan aktif mencegah perluasan krisis. Terutama yang jelas-jelas mengganggu perekonomian global.
“Justru kalau Putin hadir, Indonesia bisa membicarakan langsung dengan pihak yang berkepentingan,” katanya.
Lebih lanjut, hal itu justru jadi momen bagus buat Indonesia. Menunjukkan keaktifan Indonesia menjaga ketertiban dan perdamaian dunia lewat forum internasional.
Dia menekankan, semua negara anggota G20 wajib diundang. “Pendekatan ke semua negara untuk hadir perlu dilakukan agar terbangun pemahaman akan agenda yang akan diangkat,” ucapnya.
Kalaupun kemudian ada negara yang tidak hadir, itu justru menunjukkan posisi negara tersebut. Dan di saat yang sama, akan memperkuat pesan Indonesia. Bahwa G20 tidak berkepentingan untuk berpihak pada kubu manapun yang sedang berkonflik.
Dia bilang, G20 bertugas menjaga stabilitas keuangan dan moneter. Serta mencegah dampak-dampak terburuk dari krisis non-ekonomi. Jadi, siapapun yang nantinya bersepakat untuk mendukung agenda Indonesia harusnya didorong untuk membuat pernyataan bersama.
Discussion about this post