Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara Bambang Susantono menyambangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah mencuat isu bagi-bagi kavling.
DALAM pertemuan dengan lembaga antirasuah, Bambang sempat ditanya mengenai bagi-bagi kavling dalam pembangunan IKN di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.
Dia pun meminta dukungan KPK agar pembangunan IKN tak diwarnai korupsi.
“Kami lebih menekankan pada sistem pencegahan, bagaimana KPK sejak awal sudah ikut dalam proses ini, pembahasan lebih ke arah sana,” kata mantan Wakil Menteri Perhubungan itu.
Bambang memandang perlu ada kerja sama dengan agar bisa sejak awal mencegah terjadinya korupsi. Dia ingin sistem birokrasi pembangunan IKN bebas dari rasuah.
E-Paper BANPOS Terbaru
Mulai Dari aspek regulasi yang baik, perencanaan, pelaksanaan kegiatan, sampai dengan evaluasi dan pengawasan serta pertanggungjawaban kegiatan.
Menurutnya, tantangan yang bakal dihadapi terbilang berat karena harus mengelola uang cukup besar.
Berdasarkan perhitungan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), biaya pembangunan IKN ditaksir mencapai Rp 466,9 triliun. Dana itu berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebesar 20 persen dan sisanya dari investor.
Lantaran mengelola dana besar, diperlukan tata kelola baik pada semua aspek yang diperlukan disertai dukungan dari KPK.
“Selain dengan KPK, Otorita IKN juga sedang dalam proses melakukan koordinasi dengan Kejaksaan Agung,” ungkap Bambang.
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyatakan lembaganya siap mengawal pembangunan IKN. Bahkan, KPK telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) untuk mengawalnya.
Dia juga berpesan kepada Otorita IKN agar setiap proses perkembangan pembangunan dilaporkan kepada KPK. Sehingga jika ada sesuatu yang dirasa janggal, bisa segera dibenahi.
“Kami prinsipnya siap mendukung, mengawal dan mencegah terjadinya penyimpangan yang dapat mengakibatkan tindak pidana korupsi,” kata Alex.
Sejumlah catatan juga diberikan Alex kepada Otorita IKN. Tujuannya, mendorong akuntabilitas pada setiap tahapan proses pembangunan. Dari penyiapan lahan baik di kawasan inti maupun pengembangannya, kebutuhan bahan material bangunan, penyediaan tenaga kerja, hingga rencana pemindahan aset-aset milik negara.
Discussion about this post