Prihatin, Ratusan Ribu Balita Banten Kerdil

Diantaranya Kota Serang dan Kota Cilegon di kategori kuning serta Kota Tangerang Selatan dan Kota Tangerang di kategori hijau.

Malah satu kabupaten di Banten berkategori “merah” yakni Pandeglang karena prevalensinya di atas 30 persen. Bahkan Pandeglang dengan prevalensinya yang 37,8 persen menduduki posisi nomor 26 dari 246 kabupaten/kota di 12 provinsi prioritas yang memiliki prevalensi stunting tertinggi

Lima kabupaten dan kota yang berstatus “kuning” dengan prevalensi 20 hingga 30 persen, diantaranya Lebak, Kota Serang, Kabupaten Tangerang dan Kota Cilegon.

Sementara dua daerah yang berkategori hijau dengan prevalensi 10 sampai 20 persen adalah Kota Tangerang Selatan dan Kota Tangerang. Tidak ada satu pun kabupaten atau kota di Banteng berstatus biru yakni dengan prevalensi di bawah 10 persen.

Hasil survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) Tahun 2021, terdapat 294.862 balita kerdil di Banten. Angka ini menempatkan Banten sebagai provinsi kelima terbesar yang memiliki balita kerdil setelah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah dan Sumatera Utara.

“Potensi demografi di Banten dengan mayoritas penduduk berumur muda serta keberadaan perguruan tinggi yang terbilang besar jumlahnya, menjadi potensi besar yang bisa dimanfaatkan untuk menekan angka stunting dari hulu hingga hilir,” kata Agus Suprapto.

Ia mengatakan, target nasional penurunan angka stunting sesuai dengan mencapai angka 14 persen. Target tersebut bisa dicapai dengan penguasaan di lapangan yakni semua sasaran atau kelompok resiko telah diketahui dengan melakukan pendataan keluarga.

“Hal inilah yang penting untuk menekan angka stunting serendah mungkin dengan target 14 persen pada 2024. Untuk itu hari ini kita melakukan sosialisasi rencana aksi nasional percepatan penurunan angka stunting di Provinsi Banten.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Bupati Pandeglang, Tanto Warsono Arban mengaku optimistis, RAN PASTI akan dapat memaksimalkan upaya mengurangi angka stunting.

“Rencana aksi nasional ini harus dapat mendorong dan menguatkan konvergensi antar program yang selama ini sudah berjalan dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan berbagai kementerian serta lembaga terkait,“ kata Tanto.