LEBAK, BANPOS – Pemerintah daerah mengklaim telah berusaha memperketat pengawasan terhadap penyaluran minyak goreng (migor) subsidi yang selama ini langka. Berbagai upaya dilakukan, baik melalui operasi pasar ataupun dengan menggandeng aparat penegak hukum (APH) untuk mencegah dan menindak penimbunan migor seperti yang terjadi di Kota Serang kemarin.
Salah satu upaya unik yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak dalam mencegah adanya pemborongan migor subsidi adalah dengan memberikan tanda tinta di jari layaknya pemilihan umum (pemilu) bagi warga yang membeli, sehingga diharapkan tidak ada yang melakukan pembelian lebih dari yang telah ditentukan.
Berdasarkan pantauan, warga rela mengantri agar bisa membawa pulang dua liter minyak goreng yang belakangan ini langka setelah pemerintah menetapkan satu harga sebesar Rp14 ribu per liter. Setiap orang hanya dijatah pembelian dua liter. Usai mendapatkan minyak goreng tersebut para pembeli diarahkan untuk mencelupkan jarinya ke dalam tinta.
Teknis seperti proses pelaksanaan pemilu yang dilakukan oleh panitia tersebut guna menandai warga yang sudah mendapatkan minyak goreng, dan menghindari kecurangan.
“Ya, tadi habis ngantri terus suruh celup jari di bak tinta warna biru yang disediakan panitia di pasar murah. Udah seperti kaya Pemilu saja,” kata seorang ibu rumah tangga warga Rangkasbitung, Dian saat ditemui di Plaza Lebak usai membeli minyak goreng.
E-Paper BANPOS Terbaru
Dian mengaku dalam operasi minyak goreng itu, setelah mengikuti antrian cukup panjang sesuai nomor, Ia mendapatkan sebanyak dua liter minyak seharga Rp14 ribu per liternya.
“Ada nomor antrian, dan ngantrinya panjang, tapi alhamdulillah dapat juga minyak goreng. Lumayan buat kebutuhan masak di rumah,” jelas Dian.
Terlepas dari berbagai macam penyebabnya, hingga saat ini harga dan stok minyak goreng di pasaran masih bergejolak. Kondisi ini membuat beban daya beli masyarakat di tengah pandemi yang makin bertambah berat.
Ketersediaan minyak goreng di pasar tradisional dan ritel modern masih terbatas. Krisis pasokan minyak goreng yang berlarut-larut membutuhkan intervensi jangka pendek agar tidak makin membebani pengeluaran masyarakat.
