“Artinya anggaran ini harus dihabiskan didalam RSUD, tidak bisa disetorkan ke kas daerah. Jadi pendapatan RSUD, seratus persen harus dihabiskan untuk biaya pelayanan, biaya jasa, alat termasuk gaji di RSUD,” jelasnya.
Selain itu, pihaknya juga menerima aduan bahwa background pada bagian program dalam melakukan perencanaan kegiatan di RS tersebut adalah guru. Sehingga pihaknya menanyakan langsung kepada Direktur RSUD.
“Tadi sudah diklarifikasi oleh ibu direktur bahwa yang bersangkutan pernah bekerja di BPKD. Sebetulnya kita tidak ada masalah, karena itu sifatnya klarifikasi dan kita khawatir pada posisi pejabat di RSUD itu tidak sesuai dengan keilmuannya dan akhirnya kita tahu bahwa penempatan ASN di RSUD itu otoritas Baperjakat. Makanya kita nanti akan sondingkan dengan Sekda bahwa ada temuan yang menjadi persoalan di RS bahwa posisi yang ditempatkan itu bukan dengan keilmuannya,” ucapnya.
Terkait dengan pelayanan terhadap pasien warga kurang mampu yang meninggal dan harus menggunakan kereta ambulan, kata Bangbang lagi bahwa yang diklaim oleh BPJS itu adalah ambulan.
“Sesuai perintah Undang-undang bahwa RS menyiapkan ambulan, cuma persepsi ibu direktur ambulan itu hanya melayani rujukan pasien karena ambulan jenazah itu disebutnya kereta jenazah. Maksud kami, intinya bahwa keluarga tidak mampu dan BPJS sekalipun tetap ambulannya juga harus dibantu khususnya ambulan jenazah,” ungkapnya.
E-Paper BANPOS Terbaru
Terpisah, Direktur RSUD Adjidarmo, Anik Sakinah mengatakan, RDP yang dilakukan oleh Komisi III tersebut merupakan masukan untuk melakukan yang terbaik untuk masyarakat.
“Ini adalah agenda rutin dari Komisi III terkait dengan pelayanan yang menitik beratkan sebagai RS wajahnya pelayanan public milik pemerintah daerah dimana kita harus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya pelayanan terhadap masyarakat kurang mampu,” katanya.
Menurutnya, RDP tersebut juga sebagai evaluasi terhadap RSUD Adjidarmo yang akan terus dilakukan perbaikan. Meskipun dalam kondisi pandemic Covid-19, akan tetap ada progress yang dihasilkan dalam melakukan perbaikan dalam pelayanan.
