Untuk PTM terbatas di dalam kelas dilaksanakan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, meliputi menggunakan masker sesuai ketentuan, yaitu menutupi hidung, mulut dan dagu dan menerapkan jaga jarak antar orang atau antar meja paling sedikit 1 meter. Lalu, menghindari kontak fisik dan tidak saling meminjam peralatan atau perlengkapan belajar.
Tidak berbagi makanan dan minuman, serta tidak makan dan minum bersama secara berhadapan dan berdekatan, menerapkan etika batuk dan bersin dan rutin membersihkan tangan.
Sebagai salah satu daerah yang masuk dalam kebijakan PPKM Level 3, Walikota Tangerang Arief R Wismansyah mengatakan, Pemkot Tangerang mendapat instruksi langsung dari Presiden Joko Widodo dalam hal percepatan penanganan Covid-19. Yakni, mendorong masyarakat untuk melakukan protokol kesehatan dan mempercepat vaksinasi.
“Tadi poinnya ada dua, kata Pak Presiden jangan banyak- banyak. Memang sekarang ini Jabodetabek levelnya (PPKM) menjadi Level 3, maka perhatian buat kita semua. Buat Forkopimda Kota Tangerang salah satunya, sesuai arahan hasil rapat, mempercepat vaksinasi,” ujarnya di Pusat Pemerintahan Kota Tangerang.
Kata Arief jajarannya akan mengoptimalkan vaksinasi sebab saat ini targetnya untuk dosis pertama sudah melebihi, 105 persen. Sedangkan untuk vaksinasi dosis kedua sudah 74 persen. Kata dia yang menjadi tantangan Dinas Kesehatan (Dinkes) adalah vaksinasi booster atau dosis ketiga.
E-Paper BANPOS Terbaru
“Untuk mengurangi risiko keterpaparan dan kematian mari mari kita sama-sama menyukseskan program vaksinasi pemerintah kota dengan dukugan Polri-TNi untuk melakukan vaksinasi masyarakat,” jelasnya.
Untuk pembatasan mobilitas masyarakat kata Arief akan ada aturan bagi pedagang dan masyarakat hanya boleh sampai pukul 21.00 WIB.
Dirinya pun meminta masyarakat untuk memahami kebijakan tersebut. Menurut Arief, masyarakat seharusnya sudah memahami dari pengalaman di pandemi Covid-19 gelombang dua lalu. Sebab lebih parah bila dibandingkan gelombang ketiga saat ini.
“Tentunya dari pemerintah meningkatkan status PPKM ini bukan untuk menyengsarakan, tapi untuk menyelamatkan masyarakat,” katanya.
