Sementara itu sebelumnya, dalam siaran persnya kuasa hukum WH, Asep Abdullah Busro menyatakan tidak akan mencabut laporan polisi, selama tidak ada itikad baik dari pihak buruh itu sendiri. Hal itu dilakukan demi menjaga marwah pemprov.
“Sementara ini berkaitan dengan proses hukum terhadap oknum buruh yang menjadi para pelaku pengrusakan dan penghinaan, agar tetap dilanjutkan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Tujuannya agar memulihkan marwah dan wibawa pemerintah. Kami percayakan penanganan perkara hukumnya kepada pihak Polda Banten,” ungkap Asep.
Dijelaskan Asep, berkaitan dengan keinginan para pihak dari Serikat Buruh agar WH memberikan permintaan maaf dan mencabut laporan, prinsipnya secara pribadi sudah memaafkan para pelaku. Sedangkan berkaitan pencabutan laporan, WH akan mempertimbangkannya.
“Terlebih dahulu dengan mengkaji semua aspek secara komprehensif, baik aspek penegakan hukum, keamanan, kepentingan pemerintah, kemaslahatan masyarakat serta kondusifitas iklim usaha di Banten,” paparnya.
Selain itu, lanjut Asep Abdullah Busro, pihaknya juga akan melihat sejauh mana sikap dari pimpinan Serikat Buruh, baik tingkat pusat maupun daerah.
Kata dia, mereka harus menyadari kesalahan dan menyampaikan permohonan maaf secara tertulis atas perbuatan pengrusakan dan penghinaan yang dilakukan anak buahnya kepada WH.
“Serta berjanji akan mengendalikan anak buahnya, untuk tidak akan melakukan tindakan anarkisme, tidak melakukan penghinaan dan atau menyudutkan posisi hukum Gubernur, tentu Bapak Gubernur akan secara arif dan bijaksana mempertimbangkan pencabutan laporan tersebut,” katanya.
Karena pada prinsipnya, masih kata Asep, WH melakukan laporan semata-mata dalam rangka menjaga marwah wibawa dan kehormatan pemerintah, agar tidak diinjak-injak oleh perilaku anarkisme dari para oknum buruh.
“Harapan Gubernur, penegakan hukum harus dijalankan dalam rangka menjaga marwah wibawa dan kehormatan pemerintah agar tidak diinjak-injak oleh perilaku anarkisme,” ujarnya lagi.
Pihaknya juga menyayangkan berbagai pernyataan dari para tokoh masyarakat yang telah menyudutkan posisi WH, yang memanfaatkan permasalahan ini sebagai komoditas politik dan ajang panggung untuk mencari simpatik buruh.
Discussion about this post