CILEGON, BANPOS – Walikota Cilegon, Helldy Agustian secara resmi membuka kegiatan percepatan cakupan Universal Health Coverage (UHC) disertai dengan penandatanganan kerja sama dgn BPJS yang berlokasi di Aula Setda Kota Cilegon, Rabu (22/12). Dalam kesempatan tersebut, Helldy menyampaikan visi yang hampir mirip dengan program WH, yaitu berobat hanya dengan KTP. Namun, sebagaimana diketahui, program berobat gratis dengan menggunakan KTP ala WH tidak dapat terealisasi.
Helldy dalam sambutannya berharap agar dimasa yang akan datang setiap industri yang ada di wilayah Kota Cilegon ikut serta membentuk rutinitas bantuan corporate social responsibility (CSR) dalam program UHC.
“Dalam hal ini tentunya harapan kami industri-industri yang ada di Kota Cilegon agar memberikan bantuan CSR dalam bentuk rutinitas dalam artian setiap industri mengelola setiap kelurahan di wilayahnya, agar supaya program ini bersama-sama direalisasikan,” tuturnya.
Helldy mengklaim, dari hasil laporan terkini, Kota Cilegon sudah mulai menjadi peringkat tertinggi secara UHC se Provinsi Banten, di luar Tangerang Raya.
“Kita sudah angka 87 persen kurang lebih tinggal 13 persen lagi, ini yang menjadi PR kita bersama. Kalau BAZNAS bisa bantu, Industri, pemerintah bisa bantu kalo kita mencapai 100% maka nanti kedepan orang masuk Rumah Sakit hanya perlu menggunakan KTP, itu tujuan saya,” ujar Helldy.
E-Paper BANPOS Terbaru
Menurutnya, dalam mencapai tujuan tersebut tidak bisa hanya ditanggung oleh Pemkot Cilegon saja, namun harus bersama-sama memberikan bantuan dukungan agar dapat terealisasi.
“Tidak ada yang tidak mungkin jika kita lakukan sungguh sungguh, tidak ada kata sulit jika kita mau pasti kita bisa, semasa di masa kami, kami mohon bantu support,” lanjut Helldy.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Kesehatan Kota Cilegon, Ratih Purnamasari menyampaikan bahwa kesehatan adalah hak asasi setiap orang.
“Kesehatan adalah hak asasi setiap orang dan semua warga negara berhak mendapatkan pelayanan kesehatan seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 tentang jaminan kesehatan bagi masyarakat, khususnya yang miskin dan yang tidak mampu menjadi tanggung jawab Pemerintah baik pusat maupun daerah,” ungkapnya.
