SERANG, BANPOS – Postur RAPBD Banten tahun 2022 yang telah disahakan, Selasa (23/11), untuk belanja pegawai sebesar Rp1, 6 triliun dari total APBD Rp12,7 triliun. Dari keseluruhan penganggaran, terjadi defisit lebih dari setengah triliun atau Rp554, 5 miliar.
Belanja pegawai dengan angka hampir Rp2 triliun tersebut diluar dari tunjangan guru yang dialokasikan dari transfer kas daerah (TKD).
Sementara itu, untuk belanja fungsi pendidikan yang tertuang dalam RAPBD 2022 yang baru saja disepakati antara pemprov dan DPRD yakni, sebesar Rp 4,4 triliun lebih atau 34,73 persen. Alokasi anggaran kesehatan sebesar Rp 1,2 triliun lebih atau 10,63 persen di luar gaji.
Alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik sebesar 40 persen dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah.
Untuk belanja Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) sebesar Rp 59,9 miliar lebih atau 0,47 persen, belanja pengembangan sumber daya manusia sebesar Rp 57,2 miliar lebih atau 0,45 persen.
Gubernur Banten Wahidin Halim dalam Rapat Paripurna DPRD dengan agenda Penetapan Keputusan DPRD tentang Program Pembentukan Perda (Promperda) Banten tahun 2022 dan Pengambilan Keputusan tentang Persetujuan DPRD Terhadap Rancangan Peraturan Daerah APBD Banten Tahun Anggaran 2022 di Gedung DPRD di KP3B Curug, Kota Serang, mengungkapkan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2022 telah memenuhi amanat belanja mandatory Pemerintah Pusat dan telah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Tahun 2022, RAPBD Provinsi Banten sebesar Rp12,7 triliun lebih.
“Realisasi anggaran kita termasuk tiga besar. Presiden saat berkunjung juga mengapresiasi pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten meski dalam situasi pandemi Covid-19,” ungkap WH.
“Hal itu tidak lepas pula dari dukungan DPRD Provinsi Banten. Kami apresiasi dukungan dewan dalam penanganan pandemi Covid-19,” tambahnya.
Masih menurut WH, struktur penganggaran Rancangan APBD banten tahun 2022 yakni anggaran pendapatan sebesar Rp 12,1 triliun lebih, anggaran belanja sebesar Rp12,7 triliun lebih. “Defisit anggaran sebesar Rp554,5 miliar; dan anggaran pembiayaan netto sebesar Rp554,5 miliar,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut WH juga menjelaskan beberapa proyek pekerjaan yang saat ini dilaksanakan. Termasuk adanya hambatan atau kendala.
“Saat ini pembangunan Jembatan Bogeg sudah 64 persen. Desain jembatan ini termasuk yang terlebar. Sementara untuk pembangunan Jembatan Ciberang masih terkendala oleh cuaca,” ungkapnya.
Rapat paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Banten Andra Soni itu juga dihadiri oleh Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy, Plt. Sekda Banten Muhtarom, kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Banten, serta para tamu undangan.
Rencanaya RAPBD Banten tahun 2022 yang baru saja disetujui bersama antara eksekutif dan legislatif akan segera dikonsultasikan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta.(RUS/ENK)
Discussion about this post