Hibah Tangsel dan SIPD Penyebab APBD Tidak ‘Rasional’

Pada belanja tidak terduga juga ada kenaikan sebesar 182 persen, dari Rp2 miliar menjadi Rp5,6 miliar. Menurutnya, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri no. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah sudah mengatur beberapa hal terkait belanja tidak terduga.

“Sehingga kenaikan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Serang dalam belanja tidak terduga di P-APBD TA 2021 perlu ada penjelasan dan dievaluasi kembali apakah sesuai dengan unsur dari belanja tidak terduga sesuai peraturan perundang-undangan,” ujar Fitriany.

Kapolda Banten atraksi debus di Hari Bhayangkara ke-79

Diduga Ada Siswa ‘Goib’, SMPN 12 Kota Serang Digeruduk

Sebab itu, APBD Perubahan Kota Serang yang dipublikasikan menunjukan bahwa anggaran yang dialokasikan tidak mencerminkan kepatutan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) no. 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

“Rancangan P-APBD TA 2021 yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Serang perlu dievaluasi kembali karena menjadi pertanyaan besar bagi publik, terkait perubahan yang dilakukan di penghujung tahun yang bisa kita perkirakan tidak akan terkejar dan tidak rasional. Publik juga perlu mengetahui perubahan ini diprioritaskan kemana saja dan bagaimana mekanismenya. Terutama belanja modal dan khususnya pada pembelanjaan infrastruktur.

Pemerintah Kota Serang juga perlu mengkaji kembali efektifitas waktu yang ada dengan ketersediaan anggaran yang harus direalisasikan sampai akhir tahun 2021 ini dengan memperhatikan asas kebermanfaatan kepada masyarakat Kota Serang,” tandas Fitriany.

E-Paper Terbaru

E-Paper BANPOS Terbaru

Menyikapi kritikan dari PATTIRO Banten, Ketua DPRD Kota Serang memberikan beberapa klarifikasi terkait adanya kenaikan belanja, terutama dalam hal belanja modal untuk mesin dan peralatan.

“Untuk kenaikan belanja modal itu, sumbernya dari hibah Pemkot Tangerang Selatan (Tangsel), untuk pengelolaan sampah di TPSA Cilowong,” ujar Budi Rustandi.

Politisi Gerindra ini menyatakan, sektor belanja modal lainnya yang mengalami peningkatan, hal tersebut dikarenakan pada belanja di APBD Murni, ada permasalah transisi penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).