BPK Fokus Pengelolaan PAD

PANDEGLANG, BANPOS – Dalam pemeriksaan pengelolaan keuangan Pemkab Pandeglang Tahun Anggaran (TA) 2021, Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan Banten fokus memeriksa Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal itu terungkap, saat BPK RI Perwakilan Banten melakukan entry meeting (komunikasi pemeriksaan) dengan Bupati Pandeglang, Irna Narulita, bersama jajarannya secara virtual, di ruang pintar Sekretariat Daerah (Setda) Pandeglang, Selasa (12/10). Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Banten, Novi Irawati Herni Purnama mengungkapkan, tujuan pemeriksaan kali ini (TA 2021) untuk menilai efektivitas pengelolaan PAD dalam mendorong kemandirian fiskal Pemkab Pandeglang, dan instansi terkait. “Perlu kami sampaikan, pemeriksaan efektivitas pengelolaan PAD dalam mendorong kemandirian fiskal, merupakan pemeriksaan tematik nasional yang dilakukan oleh BPK RI. Artinya, pemeriksaan ini dilakukan di seluruh Indonesia, bukan hanya di Provinsi Banten atau Kabupaten Pandeglang saja, dengan sampel yang telah ditentukan,” kata Novi, Selasa (12/10). Pemeriksaan tersebut, lanjut Novi, bakal fokus pada empat hal yaitu, regulasi dan kebijakan, dukungan kelembagaan, ekstensifikasi dan intensifikasi soal pengelolaan PAD. “Dari 4 hal itu, maka sebelumnya kami telah melakukan pemeriksaan pendahuluan, bulan lalu. Dari hasil pemeriksaan tersebut, kami telah menemukan beberapa sasaran pemeriksaan yaitu, pemeriksaan atas pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan,” tambahnya. Pihaknya berharap, dengan pemeriksaan itu akan mendapatkan suatu gambaran umum, tentang bagaimana pengelolaan PAD yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah (Pemda), dalam upaya mendorong kemandirian fiskal. “Dengan adanya gambaran tersebut, maka diharapkan kita dapat memberikan rekomendasi yang lebih tepat kepada seluruh Pemda, dalam pengelolaan PAD untuk kemandirian fiskal di daerah,” tandasnya. Sementara, Bupati Pandeglang, Irna Narulita mengaku, sangat berterima kasih kepada BPK RI yang selalu bisa mengawal, membimbing, serta mengarahkan jajarannya, dengan memberi semangat dan memotivasi. “Kami selalu memohon arahan dan bimbingan, dari seluruh Tim BPK RI agar pengelolaan keuangan Negara ini tetap bisa on the track. Alhamdulillah, kami bisa meraih predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) lima kali berturut-turut,” ungkap Irna. Ia juga memohon keikhlasannya kepada BPK RI. Bahkan dimintanya, jangan lelah dalam membimbing pihaknya untuk lebih baik lagi, terutama dalam menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). “Dengan begitu, kami akan lebih bisa transparan dan akuntabel. Kami juga berharap, PAD kami kedepan makin meningkat tajam, daerah kami potensinya sangat tinggi. Tapi kami juga keterbatasan sumber daya. Maka kami mohon arahan dan bimbingannya, supaya kami lebih baik dalam pengelolaan PAD,” tandasnya.(PBN/ENK/BNN) FOTO,

No Result