SERANG, BANPOS – Infrastruktur penunjang pelayanan pemerintahan digital (e-goverment) diminta agar segera ditingkatkan. Hal itu agar pelayanan publik di Kota Serang dapat lebih baik, sekaligus memperkecil celah oknum bermain dalam memberikan pelayanan.
Hal itu disampaikan oleh Presidium Gerakan Pemuda Kota Serang, Ahmad Fauzan. Menurutnya, Pemkot Serang sudah harus bisa memberikan pelayanan publik kepada masyarakat, tanpa masyarakat harus mengantre berjam-jam.
“Tentunya sebagai ibu kota provinsi, Kota Serang harus benar-benar lebih baik dan lebih maju, dibandingkan dengan kota kabupaten lainnya di Provinsi Banten,” ujarnya, Senin (27/9).
Apalagi menurutnya, Kota Serang di bawah kepemimpinan duet aje kendor, memiliki visi untuk menjadikan Kota Serang sebagai Kota Peradaban. Hal itu harus ditunjang dengan transformasi pelayanan publik, ke arah yang lebih modern.
“Sudah tidak lagi zamannya masyarakat harus antre panjang, untuk menerima pelayanan publik. Sekarang eranya digital, maka pemerintah harus mengikuti perkembangannya. Jangan bertahan dengan budaya pelayanan yang kolot,” ungkapnya.
E-Paper BANPOS Terbaru
Fauzan mengatakan, memang saat ini Pemkot Serang telah menerapkan beberapa hal secata digital. Namun jika dilihat dari infrastrukturnya, itu sangat kurang, bahkan dinilai jauh dari kata layak.
“Seperti pada OPD Disdukcapil, sekarang ada aplikasi namanya Smart Dukcapil. Tapi kalau dilihat dari ulasannya saja, banyak sekali yang memberikan ulasan negatif. Itu yang perlu diperbaiki lagi,” katanya.
Senada disampaikan oleh Ketua Komisi IV pada DPRD Kota Serang, Khoeri Mubarok. Menurut Khoeri, dirinya sudah berkali-kali menyampaikan kepada Pemkot Serang untuk bisa meningkatkan infrastruktur e-goverment di Kota Serang.
“Sekarang mah sudah tidak zamannya lagi yang namanya bikin kartu kuning harus ngantre. Sekarang ini era digital loh,” ujarnya.
Menurutnya, digitalisasi pemerintahan pun bukan hanya sebatas mempermudah pelayanan kepada masyarakat, namun juga mencegah terjadinya tindakan-tindakan melawan hukum, yang dilakukan oleh oknum tertentu.
“Cuma memang dalam hal digitalisasi pemerintahan, kita harus menghitung juga mengenai keamanan data. Karena ini juga menjadi atensi agar tidak terjadi kebocoran data yang justru merugikan masyarakat,” ungkapnya.
Selain itu, digitalisasi pemerintahan juga berbicara mengenai saling terkoneksinya antara satu database, dengan database lainnya. Maka dari itu, pihaknya sudah mengusulkan agar dianggarkannya pembentukan koneksi antar OPD, sebagai penunjang awal.
“Memang mahal, makanya kami lakukan secara bertahap kan. Jadi kan memang permasalahan yang dihadapi adalah, Kota Serang itu dikit uangnya. Lake duite. Makanya kita cicil pengajuannya,” tandasnya. (DZH)
Discussion about this post