SERANG, BANPOS- Komposisi Rancangan Perubahan APBD Banten tahun 2021 mengalami banyak perubahan. Salah satunya adalah belanja daetah yang semula dianggarkan Rp15,94 triliun menjadi Rp12,61 triliun, alias berkurang Rp3,32 triliun atau 20,87 persen.
Sementara untuk pendapatan daerah yang semula hanya ditargetkan pada RAPBD Perubahan 2021 sebesar Rp11,63 triliun lebih menjadi Rp12,01 triliun atau bertambah Rp379,15 miliar atau berkisar 3,26 persen.
Adapun defisit anggaran semula Rp4,31 triliun lebih menjadi hanya Rp607,46 miliar atau berkurang sebesar Rp 3,70 triliun lebih atau 610 persen. Defisit tersebut ditutupi dengan pembiayaan daerah sebesar Rp607,46 miliar.
Kemudian, pembiayaan daerah semula sebesar Rp4,31 triliun menjadi Rp607,4 miliar atau berkurang Rp3,70 triliun atau 85,92 persen. Penerimaan pembiayaan daerah bersumber dari Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) tahun 2020 Rp681,4 miliar lebih dan pengeluaran pembiayaan Rp73,9 miliar lebih yaitu sebagai penyertaan modal Rp65 miliar dan pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo kepada PT SMI Rp8,9 miliar, sedangkan penerimaan pinjaman kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI)Rp 4,14 triliun lebih tidak direalisasikan. Kondisi ini membuat Pemprov Banten mengencangkan ikat pinggangnya.
Namun, pada tahun 2020 Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional yang berasal dari PT SMI telah direalisasikan Pemprov Banten dengan perhitungan pinjaman tanpa bunga serta sudah dialokasi untuk pembangunan sarana prasarana kesehatan, pendidikan dan infrastruktur.
GuberNur Banten Wahidin Halim (WH) pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Banten dengan agenda Penyampaian Nota Pengantar Gubernur Mengenai Usulan Raperda tentang Perubahan APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2021, Jawaban Gubernur Terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Terhadap Nota Pengantar Gubernur Mengenai Raperda Usul Gubernur tentang Pemerintahan Desa Adat, serta Penetapan Pembentukan Susunan Keanggotaan dan Pimpinan Panitia Khusus Raperda Usul Gubernur Tentang Pemerintahan Desa Adat, Selasa (7/9) membenarkan komposisi RAPBD Perubahan 2021 untuk belanja daerah mengalami pengurangan, dan pembayaran cicilan utang ke PT SMI.
Discussion about this post