Sementara itu, Walikota Cilegon Helldy Agustian mengaku, bahwa pihaknya menjadi tergugat empat. Pada dasarnya, pihaknya sudah mengetahui akar permasalahan terkait eks Matahari.
“Turut tergugat empat, yah kita intinya kita sudah tau ceritanya bahwa ini pelimpahan dari Kabupaten Serang kepada Pemkot Cilegon,” kata Helldy.
“Namun penggunaanya setelah kita kita kroscek lagi, bahwa tadi sudah dijelaskan oleh ibu Kajari per bulan Juni 2012 pada saat mereka (pemilik ruko, red) akan memperpanjang dari BPN (Badan Pertanahan Nasional, red) sudah tertulis bahwa itu HGB di atas Lahan HPL,” kata Helldy
Dijelaskan Helldy, jika lahan dan bangunan yang statusnya HGB di atas HPL itu tidak murni dimiliki oleh perorangan atau perusahan, secara hukum itu dimiliki oleh negara dalam hal ini Pemkot Cilegon.
“Kalau HGB di atas HPL, kepemilikanya tidak murni milik mereka. Jadi tanahnya itu adalah milik Pemkot Cilegon, bangunan mereka itu ada disitu dan batas waktunya sudah habis,” tandasnya.(LUK/ENK)
Discussion about this post