RS Darurat Mendesak, Mobil OPD Jadi Angkutan Jenazah, RSUD Cilegon Diguyur Rp 4,3 Miliar

SERANG, BANPOS – Keterbatasan sarana dan prasarana dalam penanganan Covid- 19 yang semakin meluas, semakin membuat pemerintah daerah kewalahan. KEterbatasan rumah sakit dan alat-alat penunjang yang dialami perlu perhatian segera dari Pemprov Banten. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang meminta kepada Gubernur Banten untuk segera membuka rumah sakit darurat. Mengingat, tren warga yang terpapar covid-19 sampai saat ini terus mengalami peningkatan, khususnya di Kabupaten Serang. "Satu hal yang penting, saya mohon ke Gubernur Banten segera bangun rumah sakit lapangan bukan rumah singgah," ujar Wakil Bupati (Wabup) Serang, Pandji Tirtayasa, Kamis (15/7). Wakil ketua Satgas Covid-19 Kabupaten Serang ini mengatakan, usulan dibangunnya rumah sakit darurat karena sekarang warga terpapar Covid-19 yang terdata dengan yang tidak terdata lebih besar yang tidak terdata di lapangan. Dia merinci, jika satu desa kisarannya antara 10 sampai 40 warga, diambil rata-rata 20 warga dan dikalikan 326 desa, maka sebanyak 6.000 warga terpapar Covid-19 yang melakukan Isolasi mandiri (Isoman). "Isoman untuk yang kadar ringan ke bawah, kalau seandainya tingkat penyakit sudah menengah keatas, sudah bukan Isoman, harus dirawat. Makanya ketika dia Isoman kemudian terjadi tren penurunan kesehatan, harus dirawat ke RS apabila saturasi tubuh sudah dibawah 90 dalam kondisi berat membutuhkan oksigen," jelasnya. Oleh karena itu, ia memohon pada Gubernur Banten Wahidin Halim, agar segera dibuka RS darurat. Sehingga ribuan warganya yang Isoman di desa, ketika kondisi kesehatannya semakin menurun, masih bisa dilayani oleh RS darurat. "Karena apa, dibawa ke puskesmas tidak bisa, dibawa ke RS overload. RS kita untuk persalinan poli bersalin sudah ditutup karena 32 nakes bersalin diantaranya 29 sedang Isoman, sisa 3 orang," ungkapnya. Pandji merinci, untuk Poli lainnya pun para dokter sudah terpapar, diantaranya 200 tenaga kesehatan (nakes) di Rumah Sakit dr Drajat Prawiranegara (RSDP) menjalani isoman. Ia menyebut pasien semakin deras dari yang sebelumnya melakukan Isoman, derajat kesehatan semakin menurun dan terpaksa ketika diukur saturasi hanya 60 sampai 70. "Dalam kondisi parah, RS sudah tidak bisa menampung. Puskesmas juga sama, satu Puskesmas yang isoman 15 sampai 20 kalau ditata rata-rata 15 kali 3 sebanyak 1.500 nakes yang isoman," tuturnya. Dengan dibangunnya RS darurat yang bisa menampung 1.000 sampai 2.000 kasus berat itu, perlu diadakan. Kata dia, apabila sampai dengan akhir masa PPKM darurat yaitu tanggal 20 Juli tidak ada tren penurunan angka, harus ada RS darurat. "Harus dibuat, makanya saya minta ke Gubernur, kalau sampai tanggal 20 Juli tidak ada tren penurunan angka kesakitan Covid-19, Gubernur harus segera ambil langkah dengan membangun RS darurat,” tandasnya. Senada disampaikan juru bicara Satgas Covid-19 Kabupaten Serang, drg Agus Sukmayadi. Ia mengatakan bahwa urgensi dibentuknya RS darurat ini dirasa sangat penting dan perlu. "Sangat penting dan perlu disampaikan ke Provinsi Banten. Karena Fasilitas kesehatan di wilayah Serang, Kota Serang dan Cilegon sudah overload. Tidak bisa lagi menampung pasien positif Covid-19 dengan gejala berat," ucapnya. Ia berharap pihak Pemprov Banten dapat sesegera mungkin menyiapkan sejumlah lokasi baik lapangan atau gedung untuk digunakan sebagai RS darurat. Diperlukan peran dari Provinsi Banten untuk menanggulangi pasien Covid-19 dengan gejala berat. "Penentunya oleh Provinsi Banten, kami menunggu hasil dari Pemprov Banten (untuk RS darurat)," tandasnya. Pada bagian lain, selain fasilitas rumah sakit, Pemkot Tangerang juga kekurangan fasilitas pengangkut jenazah. Karenanya, pemkot kemudian mengalihfungsikan sejumlah mobil operasional pelayanan yang dimiliki berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) menjadi mobil jenazah. Walikota Tangerang Arief R Wismansyah mengungkapkan pengalihfungsian tersebut bermaksud untuk membantu mobilitas tim evakuasi jenazah khususnya pasien Covid-19 dari rumah sakit ataupun di rumah. "Untuk evakuasi jenazah ke TPU Selapajang, baik Covid maupun non Covid. Jadi armadanya kami tambah supaya lebih cepat penanganan jenazahnya," ujar Walikota di Pusat Pemerintahan Kota Tangerang, Kamis (15/07). Arief menambahkan saat ini Pemkot Tangerang memiliki sebanyak sembilan unit armada mobil jenazah yang berada di bawah komando Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim). "Tambahannya tiga unit dari mobil operasional yang dialihfungsikan jadi mobil jenazah," jelasnya. "Satu unit dari Bapenda, satu unit dari DPMPTSP dan mobil sekretariat dari Dinas Perkim," sambung Wali Kota. Lebih lanjut Wali Kota menyampaikan seluruh mobil operasional yang dialihfungsikan sebagai mobil jenazah akan disterilisasi jika sudah dipergunakan, sehingga bisa dipergunakan kembali sebagai mobil pelayanan masyarakat. "Kita semua berharap agar pandemi Covid bisa segera berlalu," pungkas Arief. Terpisah, dalam upaya menekan penyebaran Covid-19, Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon menggelontorkan anggaran belanja tidak terduga (BTT) dari APBD 2021 sebesar Rp 4,3 miliar untuk kebutuhan operasional RSUD Cilegon. Namun warga yang terdampak PPKM darurat seperti para pelaku usaha khususnya usaha kecil tidak mendapatkan bantuan. Walikota Cilegon Helldy Agustian mengatakan Pemkot Cilegon telah menggelontorkan dana kepada RSUD Cilegon untuk kebutuhan penanganan Covid-19. "Hari ini kita sudah mencairkan dana kurang lebih Rp4,3 miliar sekitar itu (menggunakan BTT, belanja tidak terduga), dalam rangka untuk membeli peralatan untuk Covid," kata Helldy kepada awak media saat ditemui di kantornya usai rapat pembatasan kegiatan sektor industri di Ruang Rapat Walikota Cilegon, Kamis (15/7). Dikatakan Helldy bantuan tersebut hanya untuk kebutuhan di RSUD Cilegon. "RSUD ini (bantuan BTT)," ujarnya. Saat disinggung bantuan untuk warga atau pelaku usaha yang terdampak PPKM darurat, pihaknya akan melihat kekuatan anggaran terlebih dahulu. "Kita lihat budget dulu, kita sih pengen semua kita bantu bagi yang isoman bagi yang ini (pelaku usaha), cuman kita harus melihat budgeting dulu," tuturnya. Politisi Partai Beringin Karya ini juga mengaku sudah meminta Kejaksaan Negeri (Kejari) Cilegon untuk mengawasi anggaran yang diberikan kepada RSUD Cilegon. "Kami juga sudah minta pendampingan kemarin kepada ibu Kajari (Ely Kusumastuti) dan timnya," tutup pria berkacamata ini. Sementara itu, Plt Direktur RSUD Cilegon Ujang Iing mengatakan bahwa bantuan tersebut untuk percepatan penanganan Covid-19, membeli sejumlah fasilitas kesehatan dan untuk membayar insentif para tenaga medis. "Contohnya beli hepa filter (penyaringan udara), beli regulator oksigen 5 unit, kemudian beli hepa filter portabel 5 unit, beli hepa filter permanen 2 unit. Kemudian beli APD 600 pcs, kemudian beli alat rapid test, PCR, kemudian beli baju bergo untuk bedah 400 stel beli AC, bayar insentif tenaga medis kesehatan untuk tiga bulan sekitar satu miliar, termasuk (relawan)," tandasnya.(MADE/MUF/LUK/ENK/BNN)

No Result