Vaksin Berbayar Jadi Kontroversi

JAKARTA, BANPOS - Masyarakat kini sudah bisa membeli sendiri vaksin secara individu di Kimia Farma mulai 12 Juli 2021, kemarin. Vaksin yang digunakan adalah vaksin Sinopharm dan diklaim masih terjaga kualitasnya. Padahal sebelumnya, Presiden Joko Widodo menegaskan, bahwa vaksin Covid-19 gratis untuk seluruh masyarakat, Kimia Farma mengungkapkan alasan pemberlakuan ini karena dasar hukumnya mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2021. Alasan lainnya adalah perluasan program Vaksinasi Gotong Royong demi mempercepat herd immunity. Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 dari PT Bio Farma (Persero) Bambang Heriyanto menegaskan bahwa vaksin Covid-19 dalam program ini sama dengan VGR sebelumnya. Vaksin diyakini masih terjaga kualitasnya. “Mohon dilihat dari satu kesatuan ya. Ini sama VGR, hanya diperluas tak hanya dari individu tapi dari badan hukum,” tegasnya secara daring, Minggu (11/7). Menurutnya vaksin gotong royong yang digunakan sama persis untuk program vaksinasi massal. Ia menegaskan vaksin yang jual ini memiliki kualitas baik dan dengan nilai efikasi yang sama. “Saya tegaskan ini bukan vaksin lungsuran. Bukan hasil seleksi. Bukan vaksin yang bermasalah. Sama kualitasnya, efikasi dijaga, sama persis. Hanya saja ini tak gunakan vaksin program pemerintah,” jelasnya. Sekretaris Perusahaan PT Kimia Farma Tbk, Ganti Winarno mengatakan dengan adanya perluasan ini nanti diharapakan herd immuniy tercapai. Menurutnya jika herd immunity tercapai diharapkan secara bertahap akan berdampak pada perekonomian. “Ini perluasan pencapaian herd immunity. Kami tegaskan lagi, agar tidak seolah-olah Kimia Farma yang menginisiasi program ini. Bukan ya. Ini adalah program pemerintah dengan ketetapan yang ada,” tegas Ganti. Vaksin Sinopharm sendiri saat ini ketersediaannya sebanyak 1,5 juta. Dari total jumlah tersebut, sebanyak 500 ribu merupakan hibah dari Pemerintah Uni Emirat Arab. Hal ini pun dikritisi oleh Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh. Sebab, penjualan vaksin itu bertentangan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Permenkes Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19. Khususnya di Pasal 7A ayat 4 yang mengatakan bahwa vaksin covid yang digunakan untuk pelaksanaan vaksinasi program yang diperoleh hibah, sumbangan atau pemberian baik dari masyarakat atau negara lain dilarang diperjualbelikan. Diketahui, salah satu vaksin Gotong Royong Individu yang mau dijual itu adalah vaksin Sinopharm. Padahal Indonesia menerima hibah 500.000 dosis vaksin Sinopharm dari Uni Emirat Arab. “Nah ini kontra dengan Permenkes 19/2021 Pasal 7A ayat 4. Jelas ini sangat bertentangan dengan Permenkes 19/2021,” jelas Nihayatul kepada JawaPos.com, Minggu (11/7). Namun, apabila pemerintah mengatakan bahwa yang dijual bukan yang hibah, hal itu pun belum tentu benar. Sebab, tidak ada jaminan jika vaksin tersebut benar-benar bukan hibah. “Kalaupun pemerintah bilang yang akan dijual bukan yang hibah. Bagaimana membedakan yang hibah dan yang bukan?” imbuhnya. Khawatirnya lagi, lanjutnya, program ini dimanfaatkan untuk mengeruk keuntungan secara pribadi. Sama seperti yang pernah terjadi yang dilakukan oleh oknum Kimia Farma di Medan yang menggunakan alat rapid test bekas dalam memeriksa pasien untuk mendapatkan untung. “Iya (untuk kepentingan pribadi program vaksinasi berbayar). Bagaimana kalau ternyata ada yang menjual Sinopharm ke pihak lain untuk dijual,” pungkasnya. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) juga menyoroti praktik vaksin berbayar, yang dijual di apotek apotek tertentu. Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi menyebut, hal itu sangat tidak etis di tengah pandemi yang sedang mengganas. “Vaksin berbayar harus ditolak,” ujarnya dalam keterangan persnya, Senin (12/7). Menurutnya, kebijakan ini bisa jadi hanya akan makin membuat masyarakat malas untuk melakukan vaksinasi. “Yang digratiskan saja masih banyak yang nggak mau, apalagi bayar,” tuturnya. Selain itu, lanjutnya, kebijakan tersebut juga membingungkan masyarakat, mengapa ada vaksin berbayar, dan ada vaksin gratis. “Dari sisi komunikasi publik, sangat jelek,” imbuhnya. Tulus menuturkan, vaksin berbayar juga bisa menimbulkan ketidakpercayaan pada masyarakat, bahwa yang berbayar dianggap kualitasnya lebih baik, dan yang gratis lebih buruk kualitasnya. Hal ini bertolak belakang jika dibandingkan dengan negara lain, di mana masyarakat yang mau divaksinasi Covid-19 diberikan hadiah oleh pemerintahnya. “Ini dengan maksud agar makin banyak warga negaranya yang mau divaksin. Bukan malah disuruh membayar,” ucapnya. Dengan denikian, pihaknya mendesak agar vaksin gotong royong berbayar untuk kategori individu dibatalkan. “Kembalikan pada kebijakan semula, yang membayar adalah pihak perusahaan, bukan individual,” pungkasnya.(ENK/JPG)

No Result