LEBAK, BANPOS – Pimpinan Daerah (PD) Pemuda Muhammadiyah meminta kepada panitia Musyawarah Daerah (Musda) KNPI Lebak untuk menunda pelaksanaan Musda. Pasalnya, saat ini pemerintah pusat hingga daerah tengah melaksanakan PPKM Darurat untuk menekan laju penyebaran wabah Covid-19.
Pernyataan PD Pemuda Muhamadiyah ini lantaran situasi kondisi Lebak yang saat ini sudah masuk zona merah. Dan penundaan tersebut untuk mendukung kebijakan pemerintah yang diteruskan oleh instruksi gubernur dan Bupati dalam penerapan PPKM Darurat.
“Jangan sampai Musda jadi preseden buruk bagi kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak. Ditambah sekarang sudah ada PPKM Darurat, ini harus dijalankan oleh semua elemen masyarakat, termasuk organisasi seperti KNPI,” ujar Ketua Bidang Advokasi PD-PM Kabupaten Lebak, Nurul Huda, Senin (5/7).
Menurut Nurul Huda, pelaksanaan musda dipastikan akan menimbulkan kerumunan. Sehingga hal ini akan menghambat kebijakan pemerintah dalam menekan penyebaran Covid-19 yang kini tengah mengkhawatirkan, untuk itu, lanjutnya, sebaiknya perhelatan musda KNPI Lebak ditunda sampai selesainya kondisi saat ini.
“Dalam hal ini juga meminta Pemkab Lebak, demi rasa kemanusiaan dan keadilan bagi masyarakat, Pemkab Lebak harus tegas tidak boleh memberikan izin dalam bentuk apapun, sampai kondisinya benar-benar membaik,” katanya.
E-Paper BANPOS Terbaru
Dikatakan Nurul Huda, Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Lebak berharap Panitia Musda KNPI menunda dulu kegiatan tersebut. Jelasnya, hal ini penting bagi tegaknya aturan dan kebijakan pemda di tengah pademi.
“Kita paham bahwa PPKM itu kebijakan pemerintah dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Jangan sampai perhelatan kekuasaan malah lebih penting dibanding sisi kemanusiaan,” tandas Huda.
Kata dia, yang mendesak saat ini adalah penaggulangan pandemi di Lebak yang sudah masuk zona mengkhawatirkan, bukan kegiatan yang ujung-ujungnya menimbulkan kerumunan.
“Saat ini Lebak dalam kondisi zona merah. Sangat rawan. Kami mengajak semua pihak untuk lebih fokus pada penanganan pandemi, termasuk organisasi seperti KNPI,” paparnya.(WDO/PBN)
