“Karena adanya pandemi, akhirnya hanya 50 persennya saja yang bisa dicover hanya di tahun 2020, yaitu 700. Mudah-mudahan dari sisa 2020 ini bisa dicover lagi di anggaran 2021, sehingga masyarakat yang belum memiliki sertifikat, bisa sudah punya semua,” katanya.
Sementara, di Desa Bolang, Kecamatan Malingping,dari kuota sertifikat sebanyak 1.750 buku, sekitar 500 buku sertifikat belum didistribusikan dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lebak. Hal itu diungkapkan Kades Bolang, Ma’mun kepada BANPOS, Rabu (6/1).
“1.750 sekitar 500 buku sertifikat lagi, memang tinggal pembagian. Lagi ngatur posisi pembagian takut terkena aturan tidak boleh berkerumun. Kalau dikasih ke desa mah sudah selesai dibagikan,” katanya.
Kepala Desa Sangiangjaya, Kecamatan Cimarga, Usep Pahlaludin juga mengaku bahwa pembuatan sertifikat tanah dari program PTSL belum semuanya selesai dibuat. Dari kuota 1.000 lebih sertifikat yang terakomodir hanya sekitar 800 lebih.
“Belum selesai, masih ada yang belum beres pembuatannya masih di BPN. Alasan dari pihak BPN itu katanya belum dikawinkan berkasnya, dari desa sudah dibereskan semua. Ya kami berharap segera selesai dan segera dibagikan kepada masyarakat yang berhak menerima,” katanya.
E-Paper BANPOS Terbaru
Senada disampaikan Kepala Desa Hariang, Kecamatan Sobang Nani Ristiani. Dari kuota 1.100 buku sertifikat, terealisasi sebanyak 700 buku sertifikat.
“Kalau untuk Desa Hariang ya tinggal sekitar 15 buku sertifikat yang belum keterima, masih di BPN. Itu terjadi karena ada yang beda alamat dan tanggal lahir,” ucapnya.
Terpisah,. Lurah Masigit di Kecamatan Jombang, Kota Cilegon Rohimin mengaku pada 2020 lalu hanya ada 10 bidang tanah yang mendapat program PTSL. Semuanya sudah dibagikan kepada pemilik lahan.
“Cuma 10 bidang untuk tahun 2020, kalau untuk 2021 belum ada info,” katanya.
Kata dia, sejauh ini tidak ada masalah dalam prosesnya. “Sejauh ini tidak ada masalah,” singkatnya.
Pada bagian lain, harga kedelai yang melambung tinggi sekarang ini telah membuat produsen tahu dan tempe merugi, bahkan beberapa menghentikan aktivitas produksinya. Hal ini membuat warga menilai, program Upsus Pajale gagal dalam implementasinya.
Discussion about this post