SERANG, BANPOS – Sejumlah program strategis yang yang dicanangkan pemerintah pusat di Provinsi Banten, tak berjalan optimal. Program Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dikeluhkan karena pelaksanannya tak sebesar gaungnya. Sementara program ketahanan pangan berapa Upaya Khusus Padi Jagung Kedelai (Upsus Pajale), tak dapat sambutan dan berrujung melonjaknya harga kedelai.
Program PTSL menjadi salah satu program prioritas Presiden RI Joko Widodo untuk menciptakan jaminan kepastian hukum atas tanah yang seringkali memicu sengketa. Sejumlah pihak mengeluhkan lambannya program PTSL, dan minimnya jumlah bidang lahan yang yang disetujui mendapat program tersebut.
Lurah Cipocokjaya, di Kecamatan Cipocokjaya Kota Serang, Romli Maulana, menyampaikan bahwa pihaknya mendesak BPN untuk segera mendistribusikan sertifikat tanah ratusan warganya yang mengikuti program PTSL. Berapapun jumlahnya, kata dia, asalkan warga mengetahui bahwa program PTSL tersebut memang ada dan berjalan.
“Berapa saja yang sudah jadi sertifikatnya, serahkan ke masing-masing kelurahan. Agar kami segera mengumpulkan RT untuk proses pembagiannya, supaya tidak berkerumun,” ujarnya, saat ditemui di ruang kerjanya, beberapa waktu lalu.
Ia menyebutkan, pihaknya pernah mendampingi 11 warganya yang mengikuti simbolis penyerahan sertifikat PTSL beberapa waktu yang lalu. Namun, kesebelas sertifikat yang diserahkan ke warga itu diambil kembali oleh pihak BPN, dan ia sampai kini tidak mengetahui apa alasannya.
E-Paper BANPOS Terbaru
“Kok sertifikatnya diambil lagi. Warga bertanya-tanya, saya sendiri sebagai lurah merasa malu dan memiliki beban moril. Sebab dari satgas pun sudah lepas tangan, karena ini prosesnya sudah di BPN,” jelasnya.
Ia mendesak agar segera didistribusikan, karena ia menganggap tidak selamanya pegawai BPN itu yang akan mengurus terkait sertifikat. Bisa jadi pegawainya ganti, dan pengganti dari pegawai sebelumnya ini tidak mengetahui sudah sampai mana prosesnya.
“Meminimalisir agar tidak terjadi penumpukan, itu juga tidak baik. Kan tidak selamanya pegawai yang mengurus disitu saja, bisa saja seperti saya dimutasi atau dipindahtugaskan,” ucapnya.
Discussion about this post