Prioritas Jokowi Soal PTSL ‘Ambyar’ di Banten

Di Kelurahan Cipocok Jaya sebelumnya mengajukan sesuai dengan kuota yang sudah disepakati yaitu 600. Namun yang bisa direalisasikan hanya 300 saja.

“Tapi dari 300 pun saya belum menerima dan dibagikan ke warga, masih di BPN. Konon katanya ketika saya menanyakan ke satgas, sudah jadi sertifikatnya. Tapi apa kendalanya kami belum mengetahui,” ucapnya.

Namun yang ia harapkan setelah adanya informasi tersebut, bagaimana menangkis pertanyaan dari warga yang selalu menanyakan sertifikat, karena sudah melewati tahun 2020. Ia mengaku masih menunggu undangan dari BPN, kapan akan mendistribusikan sertifikat yang disebut-sebut sudah dicetak tersebut.

“Karena kami juga selalu ditanyai oleh warga dan masyarakat, terutama RT RW yang merasa bertanggung jawab mendaftarkan, selalu menegur dan mempertanyakan,” katanya.

Romli mengungkapkan, diserahkan langsung oleh BPN ke masyarakat pun tidak masalah, asalkan sertifikat itu segera didistribusikan. Sebab sampai kini ia belum mendapatkan informasi yang akurat kapan akan didistribusikan sertifikat tersebut.

“Yang penting diserahterimakan ke masyarakat, biar saya pun tidak begitu beban kepada masyarakat. Sampai detik ini pun belum ada informasi yang akurat kapan bisa dikasihkan ke masyarakat soal PTSL ini,” tandasnya.

Sementara itu, Lurah Tembong, Edi Junaedi, menyebutkan bahwa pihaknya sudah berkoordinasi dengan ketua tim BPN Cipocok Jaya dan disampaikan hal yang sama. Yaitu semua sertifikat untuk kelurahan Tembong sudah jadi, tinggal bagaimana mengatur cara mendistribusikannya, agar tidak mengumpulkan orang banyak.

“Karena apabila dikumpulkan di Kelurahan dengan jumlah massa yang banyak, terjadi bergerombolnya massa. Sementara saat ini kita mengetahui bahwa masih dalam keadaan pandemi covid-19 belum usai, bahkan saat ini yang lebih mengkhawatirkan munculnya kluster baru, sehingga kami dan juga pihak BPN sedang mengatur pendistribusian mungkin per RT dulu, sehingga meminimalisir jumlah massa yang banyak,” ungkapnya.

Di kelurahannya, ada 700 sertifikat yang akan didistribusikan. Sebelumnya, pada tahun 2020 pihaknya mengajukan 1500 kuota, sebelum terjadi pandemi.