BEBERAPA tahun terakhir, pembangunan infrastruktur selalu menjadi primadona dan program prioritas, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Prioritas pembangunan infrastruktur ini, pada akhirnya menyebabkan alokasi anggaran negara banyak tersedot ke program tersebut.
Namun, dalam pelaksanaannya sektor ini membuat banyak pihak susah tidur. Gelontoran anggaran triliunan rupiah terlihat belum signifikan dan tidak jelas petanya, apalagi hasilnya. Seperti pada pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan maupun pendidikan, masih banyak jalan tak tersentuh pembangunan, demikian juga fasilitas sekolah yang rusak dan bahkan roboh.
Selain itu, permasalahan infrastruktur ketahanan pangan. Jaringan irigasi sebagai infrastruktur ketahanan air terlihat tidak jelas pemeliharaan dan pembangunannya. Masih banyak terdapat sawah kekeringan dan kebanjiran akibat tidak berfungsinya irigasi tersebut.
Persoalan infrastruktur jalan, menjadi salah satu ‘jualan utama’ para kandidat dalam Pilkada Serentak 2020 yang juga diselenggarakan di Kabupaten Pandeglang. Jalan rusak, bahkan jalan yang tak tersentuh pembangunan dinilai banyak terdapat di wilayah ini.
Andri, seorang warga Kecamatan Labuan mengakui buruknya kondisi infrastruktur wilayah itu. Bahkan, menurutnya sejumlah ruas jalan di wilayah pesisir itu sudah tak layak disebut jalan, karena kondisinya yang sudah sangat memprihatinkan.
E-Paper BANPOS Terbaru
“Sebut saja wilayah Lantera hingga Laba yang puluhan tahun tak tersentuh perbaikan. Belum lagi ruas jalan lain yang kondisinya lebih buruk. Itu banyak ditemui, ketika kita masuk ke wilayah seperti Panimbang, Sobang, Cibaliung sampai ke Sumur,” kata Andri.
Sementara, sumber BANPOS yang merupakan seorang guru di Kecamatan Saketi, mengaku prihatin terhadap minimnya perhatian Pemkab Pandeglang terhadap infrastruktur pendidikan. Karena, menurut dia selama ini Pemkab Pandeglang tak pernah secara khusus mengalokasikan anggaran untuk pembangunan sekolah.
“Kebanyakan pembangunan maupun perbaikan sekolah bersumber dari DAK (dana Alokasi Khusus, red) yang notabene adalah pemberian pemerintah pusat. Tak ada inisiatif Pemkab Pandeglang untuk mengalokasikanny dari APBD murni,” kata sumber seraya mewanti-wanti agar namanya tidak dikorankan.
Buruknya kondisi infrastruktur diakui anggota DPRD Pandeglang, Yadi Rusmiadi. Dia membenarkan masih banyaknya jalan di Kabupaten Pandeglang yang belum tersentuh pembangunan. Politisi Partai Persatuan Pembangunan itu menilai bahwa infrastruktur tersebut sangat tidak layak digunakan oleh masyarakat.
