SERANG, BANPOS – Serapan anggaran penanganan Covid-19 di Kota Serang masih rendah. Dari anggaran sebesar Rp88 miliar yang disediakan, Pemkot Serang baru menyerap sekitar 30 persen saja.
Demikian disampaikan oleh Walikota Serang, Syafrudin, seusai mengikuti rapat dengan Koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi (Korsupgah) KPK perwakilan Banten.
Walikota mengatakan, berdasarkan hasil penyisiran anggaran yang telah dilakukan beberapa waktu ke belakang, didapati bahwa anggaran yang dapat direalokasi dan refocusing sebesar Rp88 miliar.
“Kami telah menyediakan anggaran penanganan Covid-19 dalam pos anggaran biaya tak terduga (BTT) sebesar Rp88 miliar. Ini hasil penyisiran anggaran kemarin,” ujarnya, Rabu (13/5).
Anggaran tersebut dibagi menjadi tiga fokus penanganan. Antara lain yaitu penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi dan jaring pengaman sosial (JPS). Akan tetapi, Syafrudin mengakui bahwa anggaran itu baru terserap sebesar 30 persen saja.
E-Paper BANPOS Terbaru
Dari tiga fokus penanganan tersebut diketahui bahwa penanganan dampak ekonomi sama sekali belum terserap. Karena anggaran itu digunakan pada masa pemulihan. Sedangkan serapan anggaran terendah kedua yakni penanganan kesehatan.
Untuk diketahui, Pemkot Serang telah menganggarkan penanganan kesehatan sebesar Rp43,3 miliar. Sedangkan untuk penanganan dampak ekonomi sebesar Rp9,1 miliar dan pengadaan JPS sebesar Rp35,4 miliar.
“Nah tiga poin itu yang sudah kami laksanakan refocusing. Hanya saja memang penyerapannya masih kecil. Kemarin kalau tidak salah baru 30 persen saja serapannya,” kata Syafrudin.
Sementara itu juru bicara Gugus Tugas penanganan Covid-19 Kota Serang, W. Hari Pamungkas, mengatakan bahwa pihaknya telah menganggarkan sebesar Rp88 miliar bukan hanya untuk penanganan saat ini saja. Namun juga untuk masa pemulihan.
“Tahap recovery (pemulihan) sudah kami rencanakan. Untuk masyarakat pengusaha yang terdampak Covid-19, melalui Disperdaginkop UKM kami telah menyiapkan stimulus untuk modal mereka nanti,” tutur Hari.
Selain itu, ia menuturkan bahwa beberapa kelompok masyarakat lain juga akan mendapatkan stimulus. Mereka adalah kelompok wanita tani (Pokwatan), nelayan dan pengerajin.
