SERANG, BANPOS – Sulitnya membuat e-KTP membuat masyarakat frustasi. Bahkan, salah satu masyarakat Kota Serang membuat surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo pada linimasa Facebook miliknya, untuk mengadukan hal tersebut.
Irwan Fachrudin, warga Kota Serang yang membuat surat terbuka tersebut mengatakan bahwa dirinya telah melakukan proses perekaman e-KTP pada Disdukcapil Kota Serang sejak tanggal 1 Oktober 2019 yang lalu.
“Awal bulan Desember 2019 saya mendatangi kantor (Disdukcapil Kota Serang) untuk mengambil e-KTP, (ternyata) belum jadi juga dengan alasan blankonya habis,” tulis Irwan pada linimasa Facebooknya, Kamis (16/4).
Kemudian, ia mengatakan bahwa pada pertengahan Maret 2020, dirinya kembali menyambangi kantor Disdukcapil Kota Serang untuk mengambil e-KTP miliknya. Namun pada saat itu, ia mengaku bahwa pihak Disdukcapil hanya meminta untuk fotokopi surat tanda terima, dan meninggalkan nomor telepon.
“Di kantor (Disdukcapil) saya pun bergegas ke pegawai yang melayani dan saya di suruh untuk memfotokopi kertas tanda terima dan menuliskan nomor HP untuk ditelfon, serta saya disuruh pulang karena pada saat itu ada himbauan tentang virus Corona. Dan sampai sekarang belum ditelfon oleh pihak pegawai,” cerita Irwan.
E-Paper BANPOS Terbaru
Tak lelah, ia pun kembali menyambangi Disdukcapil Kota Serang pada hari ini. Berbeda dengan beberapa kesempatan yang lalu, kali ini ia hanya dapat dilayani oleh pihak keamanan. Sebab, gerbang menuju kantor Disdukcapil ditutup.
“Kemudian saya kasih kertas tanda terima ke security, lalu security masuk ke dalam kantor. Saya menunggu di luar gerbang kantor. Setelah beberapa lama saya menunggu, jawaban dari security mengatakan ‘e-KTP sudah dikasih ke kelurahan masing-masing’,” tulisnya menirukan.
Kejadian tak mengenakkan kembali terjadi tatkala dirinya menyambangi kantor kelurahan tempat ia berdomisili. Menurutnya, untuk mengambil e-KTP tersebut, harus membayar sejumlah uang.
“Saya mendatangi kelurahan harus bayar sebesar Rp150 ribu. Dan terjadi lagi kisah lama yang terulang kembali, buat KTP harus bayar pakai duit. Apa makna demokrasi ‘dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat’ kalau pembuatan e-KTP pakai duit, rakyat tambah melarat,” tegasnya.
