JAKARTA, BANPOS – Rencana pengadaan unit kendaraan operasional KDKMP melalui skema impor masif dari India memicu kemarahan kalangan buruh dan pengusaha.
“Rencana impor ugal-ugalan ini tidak memiliki legitimasi moral dan hanya merendahkan kemampuan bangsa sendiri,” tegas Ketua Umum KSPSI, Jumhur Hidayat.
Baca Juga
Selanjutnya, pengadaan 105.000 unit kendaraan niaga untuk KDKMP tersebut dianggap sebagai langkah mundur bagi kedaulatan industri otomotif nasional.
“Pemerintah harus membatalkan kebijakan ini karena merusak agenda industrialisasi dan target pertumbuhan ekonomi delapan persen,” ujar Saleh Husin.
KDKMP Mestinya Prioritaskan Produk Lokal
Setelah itu, Wakil Ketua Umum Kadin tersebut menekankan bahwa operasional KDKMP seharusnya memprioritaskan penggunaan produk hasil pabrikan dalam negeri.
“Dominasi kendaraan impor utuh akan menekan industri komponen nasional dan mematikan efek pengganda ekonomi,” tutur Saleh dengan nada bicara serius.
Kemudian, Kadin membeberkan fakta bahwa kapasitas produksi pikap nasional saat ini mampu mencapai angka 400.000 unit setiap tahunnya.
“Industri kita sangat kompetitif dengan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) yang sudah melampaui angka 40 persen,” jelas Saleh Husin.
Lantas, argumentasi Direktur Utama Agrinas yang menyebut produk lokal untuk KDKMP terlalu mahal justru mendapat kecaman keras publik.
“Alasan industri domestik tidak mampu memenuhi kuota merupakan pembelaan yang patut diuji kembali kebenarannya,” tambah Saleh menyindir pihak Agrinas.
Seketika, Jumhur Hidayat mengingatkan pemerintah bahwa gelombang PHK di sektor otomotif saat ini sedang mengintai para buruh pabrik nasional.
“Kaum buruh pasti marah karena rencana impor ini mengabaikan nasib pekerja yang menggantungkan hidup di sektor otomotif,” cetus Jumhur.
Berikutnya, aktivis buruh ini mendesak Presiden agar segera mengurungkan rencana pengadaan mobil KDKMP melalui skema impor utuh atau CBU.
“Produk otomotif Indonesia sudah menembus pasar 80 negara sehingga tidak ada alasan logis untuk mengimpor,” ungkap Jumhur dengan penuh emosi.
Lebih lanjut, pelaku industri nasional mencurigai adanya upaya perburuan rente di balik kebijakan impor kendaraan untuk kebutuhan desa tersebut.
“Jangan sampai rencana ini hanya menguntungkan segelintir pihak namun mematikan kedaulatan industri otomotif kita,” tandas Jumhur memberikan peringatan keras.
Terakhir, kebijakan pengadaan kendaraan operasional KDKMP ini kini berada di persimpangan jalan antara perlindungan industri atau sekadar efisiensi sesaat.
“Lindungi kedaulatan industri nasional demi mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045 tanpa ketergantungan asing,” pungkas Jumhur mengakhiri pernyataannya kepada media. (*)
Discussion about this post