SERANG, BANPOS – Satu tahun kepemimpinan Budi Rustandi di Kota Serang menuai kritik tajam dari berbagai elemen.
“Sejumlah capaian fisik belum diikuti perbaikan mendasar pada persoalan kemiskinan dan distribusi kesejahteraan,” tulis keterangan resmi yang diterima BANPOS.
Selanjutnya, Ketua LMND Kota Serang Aji Maulana menilai pembangunan infrastruktur sepanjang tahun pertama belum menyentuh akar persoalan warga. “Pembangunan yang diresmikan belum memberikan hasil signifikan saat diuji persoalan banjir dan daya beli,” ujar Aji Maulana.
Setelah itu, ia mencontohkan proyek revitalisasi kawasan Royal Baroe senilai Rp10 miliar yang langsung terendam banjir usai peresmian.
“Kejadian ini mengindikasikan lemahnya perencanaan teknis, terutama dalam aspek drainase dan kajian hidrologi,” kata Aji menyindir kinerja pemkot.
Lantas, Aji menganggap pemerintah lebih menonjolkan tampilan fisik daripada ketahanan fungsi bangunan yang telah menelan banyak anggaran daerah. “Seharusnya perencanaan matang sejak awal, bukan sekadar mengejar simbol capaian politik semata,” cetusnya dengan nada bicara sangat kritis.
Kemudian, program penanganan banjir yang menjadi prioritas awal pemerintahan Budi-Agis dianggap masih berjalan sangat lambat dan belum menyeluruh. “Normalisasi sungai baru berjalan akhir tahun, sementara perbaikan drainase pemukiman masih menunggu dukungan anggaran,” tutur aktivis mahasiswa tersebut.
Angka Kemiskinan di Kota Serang Masih Bertahan
Berikutnya, sorotan tajam mengarah pada data BPS 2025 yang mencatat angka kemiskinan Kota Serang masih bertahan 5,51 persen. “Persoalannya bukan hanya angka kemiskinan, tapi distribusi kesejahteraan yang belum terasa merata,” tegas Aji menyoroti ketimpangan ekonomi.
Seketika, ia menilai proyek pemerintah belum secara sistematis melibatkan tenaga kerja lokal maupun mitra usaha kecil dari warga Serang. “Pertumbuhan ekonomi belum menyentuh lapisan bawah karena efek belanja APBD belum optimal bagi rakyat,” ungkap Aji lebih lanjut.
Lalu, LMND mendesak revisi Perda Kepariwisataan harus menjadi instrumen perlindungan bagi pelaku UMKM lokal agar masuk jaringan ritel modern. “Kalau tidak ada kewajiban jelas, produk UMKM lokal akan terus kalah bersaing di tanah sendiri,” jelasnya menuntut kebijakan afirmatif.
Memasuki tahun kedua, ancaman fiskal akibat pemotongan DAU sebesar Rp186 miliar membayangi realisasi 13 program unggulan janji kampanye Walikota. “Pemerintah kota perlu bersikap terbuka terkait prioritas dan kemampuan anggaran yang sebenarnya kepada publik,” saran Aji secara terbuka.
Terakhir, Aji mewanti-wanti agar janji kampanye tidak berhenti hanya sebagai dokumen politik tanpa adanya dampak nyata bagi kemandirian fiskal. “Warga butuh dampak nyata, bukan sekadar peresmian yang hanya menjadi etalase pembangunan saja,” pungkas Aji menutup pernyataan kritisnya. (*)
Discussion about this post