SERANG, BANPOS – Provinsi Banten memiliki luas perairan laut sekitar lebih dari 11.112 kilometer persegi. Meski memiliki letak geografis yang sangat strategis, angka produksi ikan di Provinsi Banten nyatanya belum mampu memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat.
Hal itu sebagaimana diutarakan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Banten, Agus Supriyadi. Berdasarkan data tahun 2025, kata dia. total produksi perikanan Banten hanya mencapai 190.000 ton per tahun.
Baca Juga
Jumlah tersebut, ungkapnya, berasal dari kontribusi perikanan tangkap sebesar 75.000 ton dan perikanan budidaya sebanyak 115.000 ton. Menurutnya, angka ini berbanding terbalik dengan kebutuhan daerah yang mencapai 500.000 ton per tahun.
“Jadi kurang 310.000 ton. Dan ini ironis, berarti ada yang harus dioptimalkan,” ujar Agus kepada wartawan, Senin (9/2).
Defisit yang mencapai 310.000 ton ini, kata dia, menjadi salah satu hal yang kini pihaknya soroti. Mengingat, Banten berada di titik pertemuan tiga Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI), yakni 712, 573, dan 572.
Agus menyebut, kawasan laut Banten sebagai salah satu yang paling strategis di tingkat nasional, sehingga potensi yang ada seharusnya bisa digarap lebih maksimal untuk kepentingan daerah.
Kesenjangan antara pasokan dan permintaan ini, lanjutnya, dikhawatirkan akan berdampak domino pada stabilitas ekonomi warga.
“Jika tidak segera ditangani, defisit ini diprediksi akan terus membengkak dan memicu kenaikan harga di pasar,” tegasnya.
“Tahun 2026 kita coba mau dioptimalkan bagaimana caranya supaya jangan sampai defisitnya makin besar. Karena ini akan pengaruhi ke harga ikan, dan pengaruh juga ke program Gemar Makan Ikan kita,” lanjut Agus.
Sebagai langkah konkret, ungkap Agus, pihaknya mulai menggalakkan berbagai program strategis. Salah satu fokus utamanya adalah penerapan Cara Berbudidaya Ikan yang Baik (CBIB) serta pengawasan ketat terhadap alat tangkap yang tidak ramah lingkungan.
Selain itu, tambahnya, koordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus diperkuat untuk memberantas praktik illegal fishing yang kerap merugikan nelayan lokal.
“Kita juga berkoordinasi dengan KKP terkait dengan langkah memberantas ilegal fishing, ” ujarnya.
Agus juga menyoroti melemahnya sektor budidaya yang dulunya merupakan kebanggaan Banten. Ia menyayangkan kebijakan masa lalu yang kurang tepat sehingga membuat performa budidaya ikan di wilayah ini menurun atau ‘melehoi’.
Untuk membangkitkan kembali sektor ini, kata dia, diperlukan kolaborasi lintas instansi dan dukungan dari organisasi nelayan, seperti Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI).
“Saya berharap semua lembaga atau instansi atau para pelaku nelayan ini bisa optimal dengan cara senantiasa saling kerja sama dan berkoordinasi,” tandasnya.(*)
Discussion about this post