SERANG, BANPOS – Kebijakan efisiensi anggaran di lingkungan Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Banten berdampak langsung pada pemutusan kontrak kerja tenaga outsourcing di sejumlah rumah sakit daerah.
Diketahui, dampak efisiensi ini salah satunya terjadi di RSUD Malingping, Kabupaten Lebak. Sebanyak 23 tenaga outsourcing yang bertugas sebagai petugas kebersihan dan keamanan dilaporkan tidak lagi diperpanjang kontraknya. Kondisi tersebut memunculkan kekhawatiran bahwa kebijakan serupa akan berlanjut di rumah sakit daerah lainnya.
Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi V DPRD Banten, Yeremia Mendrofa, menyayangkan kebijakan efisiensi anggaran yang justru menyentuh sektor ketenagakerjaan.
Menurutnya, semangat penghematan anggaran seharusnya tidak berujung pada hilangnya mata pencaharian masyarakat, terlebih di tengah tingginya angka pengangguran di Provinsi Banten.
Yeremia mengaku telah meminta penjelasan langsung kepada Kepala Dinkes Banten terkait kebijakan tersebut. Dari penjelasan yang diterimanya, efisiensi anggaran tidak hanya terjadi di Dinkes, melainkan juga di sejumlah organisasi perangkat daerah lain akibat keterbatasan fiskal.
“Pengurangan anggaran memang tidak terjadi di Dinkes saja tapi juga di dinas lain karena fiskal kita sangat ketat sekali. Ada beberapa pengeluaran yang harus diminimalisir. Sekali lagi sebetulnya semangatnya tidak berdampak kepada masyarakat, khususnya kepada ketenagakerjaan,” ujar Yeremia, Selasa (3/2).
Ia menjelaskan, Dinkes Banten melakukan perhitungan terhadap pos anggaran yang dinilai tidak berdampak langsung pada layanan kesehatan. Dari hasil perhitungan tersebut, lanjutnya, anggaran untuk pegawai alih daya akhirnya menjadi salah satu yang dipangkas.
Selain berdampak pada tenaga outsourcing, Yeremia menyebut efisiensi anggaran juga berpengaruh terhadap pengadaan obat-obatan di rumah sakit daerah. Ia berharap kebutuhan obat masih bisa terpenuhi hingga pembahasan anggaran perubahan dilakukan.
“Karena masih ada beberapa yang harus dimaksimalkan oleh mereka. Pembelian obat juga terdampak. Mudah-mudahan di perubahan anggaran nanti bisa ter-cover,” katanya.
Kendati demikian, Yeremia berharap Pemprov Banten dapat menyiapkan solusi bagi para tenaga outsourcing yang terdampak pemutusan kontrak. Ia mendorong agar pada pembahasan anggaran perubahan mendatang, para pekerja tersebut dapat kembali direkrut sehingga tidak menambah angka pengangguran di daerah.
“Kami berharap ke depan efisiensi anggaran jangan sampai mempengaruhi ketenagakerjaan di Provinsi Banten. Angka pengangguran kita masih tinggi dan pemerintah sedang giat membuka lapangan kerja. Kalau justru terjadi pengurangan tenaga kerja, itu sangat disayangkan,” tegasnya. (*)
Discussion about this post