SERANG, BANPOS – Bupati Serang memperkuat kolaborasi strategis bersama DPRD Kabupaten Serang guna menyalurkan bantuan logistik bagi warga terdampak banjir.
“Pemerintah Kabupaten Serang bersama legislatif bergerak cepat memberikan bantuan pangan untuk meringankan beban masyarakat,” tegas Ahmadi saat di lokasi, Minggu (1/2/2026).
Selanjutnya, penyaluran bantuan tersebut menyasar sekitar 1.400 Kepala Keluarga yang mendiami wilayah Desa Ranjeng, Kecamatan Ciruas.
“Kami mendistribusikan total 14.000 kilogram beras bagi warga yang berhak menerima bantuan tersebut,” ujar Wakil Ketua Komisi III itu.
Kemudian, Ahmadi merinci bahwa Pemerintah Daerah di bawah kepemimpinan Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyah menyediakan 10.000 kilogram beras melalui alokasi anggaran resmi untuk masyarakat.
“Selain itu, para anggota DPRD secara kolektif menyumbangkan 4.000 kilogram beras melalui donasi pribadi,” tambahnya dengan lugas.
Lebih lanjut, kegiatan ini melibatkan Camat Ciruas, Ketua Kopdes Ranjeng, hingga jajaran Kepala Desa Ranjeng dalam prosesi penyerahan.
“Sinergi berbagai pihak ini menjadi kunci utama agar distribusi bantuan berjalan tepat sasaran,” jelas politisi Partai Nasdem tersebut.
Pasalnya, pemerintah daerah telah lebih dulu menyisir wilayah terdampak di Pontang, Carenang, Binuang, hingga Lebakwangi untuk pembagian beras.
“Kecamatan Kragilan, Kibin, Cikande, dan Kopo juga telah menerima bantuan serupa sebelum titik ini,” ungkapnya secara mendalam.
Sinergi Eksekutif Legislatif Tangani Musibah
Sementara itu, Ahmadi memastikan Komisi III terus menjalin komunikasi intensif dengan Bupati serta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Kami selalu berkoordinasi dengan Dinas Sosial dan Dinas Pertanian yang menjadi mitra kerja komisi kami,” tutur pria tersebut.
Meskipun anggaran daerah memiliki keterbatasan, pihak legislatif tetap fokus mengawal kepentingan warga yang sedang tertimpa musibah banjir.
“Upaya bantuan tetap menjadi prioritas utama kami demi menjamin ketersediaan pangan bagi korban bencana,” tegasnya lagi.
Di sisi lain, dia berharap musibah banjir tahunan ini segera berakhir agar pembangunan daerah kembali berjalan optimal.
“Pemerintah daerah ingin berkonsentrasi penuh pada peningkatan infrastruktur serta kesejahteraan masyarakat Kabupaten Serang,” harapnya dengan serius.
Terkait teknis lapangan, Ahmadi menyinggung peran krusial Balai Besar Wilayah Sungai dalam menangani akar masalah banjir.
“Pihak Balai Besar harus lebih peka melihat kondisi ratusan sungai yang mengalami pendangkalan parah,” kritik Ahmadi dengan tajam.
Bahkan, dia mengaku sudah sering memperingatkan Dinas PUPR dan BBWS sejak periode kepemimpinan sebelumnya di komisi terkait.
“Kewenangan normalisasi sungai ada pada mereka, namun fakta di lapangan menunjukkan fokus mereka masih meleset,” ucapnya menyayangkan.
Menurutnya, instansi tersebut lebih memilih membangun drainase serta TPT daripada melakukan pengerukan sedimen sungai secara masif.
“Kejadian ini harus menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak agar lebih sigap menangani masalah,” pungkas Ahmadi menutup pembicaraan. (*)
Discussion about this post