Banten Pos
  • PEMERINTAHAN
  • PERISTIWA
  • HUKRIM
  • POLITIK
  • EKONOMI
  • OLAHRAGA
  • NASIONAL
No Result
View All Result
  • PEMERINTAHAN
  • PERISTIWA
  • HUKRIM
  • POLITIK
  • EKONOMI
  • OLAHRAGA
  • NASIONAL
No Result
View All Result
Morning News
No Result
View All Result

Setda Lebak Anggarkan Rp2,5 M untuk Mamin, Bupati-Wabup Kebagian Puluhan Juta

by Taufiq Solehudin
Januari 29, 2026
in PEMERINTAHAN
Setda Lebak Anggarkan Rp2,5 M untuk Mamin, Bupati-Wabup Kebagian Puluhan Juta

Kantor Bupati Lebak yang berada di lingkungan Pemkab Lebak/BANTEN POS/TAUFIQ SOLEHUDIN

LEBAK, BANPOS – Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Lebak di tahun anggaran 2026 mengalokasikan anggaran untuk kebutuhan makan dan minum dengan anggaran yang cukup fantastis.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari laman situs Sirup Inaproc, alokasi anggarannya mencapai Rp2,5 miliar.

Baca Juga

Kata Pj Sekda, PNS sampai PPPK Paruh Waktu di Lebak Bakal Dapat THR

Maret 5, 2026

Pengangguran di Kabupaten Lebak Melonjak

Maret 5, 2026

Anggota Komisi X DPR RI Soroti Kasus Stunting di Lebak Tertinggi Kedua di Banten

Maret 3, 2026
Bawa Jargon “Ruhay”, Ainia Tampil Menarik di Aksi Indosiar 2026

Bawa Jargon “Ruhay”, Ainia Tampil Menarik di Aksi Indosiar 2026

Februari 28, 2026

Dalam situs tersebut tertera nama paket ‘penyediaan bahan logistik kantor’ dengan nilai pagu sebesar Rp2.553.710.000.

Kemudian sumber pengadaan paket tersebut menggunakan anggaran yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Lebak tahun anggaran 2026.

Lalu berdasarkan uraiannya, paket tersebut diperuntukan bagi penyediaan makan-minum VIP dan non VIP.

Selain itu berdasarkan spesifikasi pekerjaannya, pihak Setda Kabupaten Lebak menyediakan porsi makan VIP sebanyak 6.728 porsi; snack VIP sebanyak 6.009 porsi.

Lalu penyediaan makan non VIP 24.299 porsi dan penyediaan snack non VIP sebanyak 10.897 porsi.

Kepala Bagian Umum Setda Lebak, Hendriyana, saat dikonfirmasi tidak menampik besaran angka tersebut.

Ia menjelaskan bahwa anggaran itu tidak hanya habis untuk makan pejabat semata, melainkan mencakup operasional harian pimpinan daerah, jamuan tamu, hingga dukungan logistik untuk acara-acara besar.

“Rincian penggunaan anggarannya itu mencakup makan VIP, makan harian Kepala Daerah (Bupati), dan Wakil Kepala Daerah. Selain itu, anggaran ini juga digunakan untuk jamuan tamu serta makan minum saat rapat dinas; semuanya di-cover dari situ,” ujar Hendriyana kepada BANPOS.

Hendriyana merinci, untuk kebutuhan makan harian Kepala Daerah saja, estimasinya sekitar Rp48 juta per bulan.

Sementara untuk Wakil Kepala Daerah berada di kisaran Rp43 juta per bulan.

Namun, ia buru-buru meluruskan bahwa nominal tersebut bukan dimakan sendiri oleh pimpinan.

“Angka tersebut terbilang kecil karena itu bukan untuk satu orang saja, tapi sudah mencakup pramusaji, tim, dan kru yang melayani beliau,” terangnya.

Selain urusan operasional pimpinan, anggaran Rp2,5 miliar tersebut menjadi ‘bensin’ utama untuk kegiatan seremonial Pemkab Lebak yang melibatkan ribuan massa.

Hendriyana mencontohkan kegiatan Isra Mikraj, Hari Jadi Lebak, hingga agenda Buka Bersama saat Ramadan nanti.

“Contohnya kegiatan Isra Mikraj kemarin, Bagian Kesra mengundang 1.500 orang. Bagian Umum-lah yang menyediakan konsumsinya. Kami siapkan 1.500 nasi dan 1.500 snack,” paparnya.

Ia juga menekankan standar pelayanan untuk tamu VIP dalam setiap acara tidak bisa sembarangan.

“Tidak mungkin tamu VIP kami beri snack biasa, tentu harus disesuaikan dengan standar pimpinan,” imbuhnya.

Menariknya, meski angkanya terdengar fantastis bagi masyarakat awam, Hendriyana justru mengungkapkan bahwa anggaran tersebut kerap kali pas-pasan, bahkan kurang.

Berkaca dari pengalaman sebelumnya, Bagian Umum bahkan harus meminta tambahan anggaran melalui pergeseran di akhir tahun.

“Kemarin saat saya masuk ke sini, anggaran Rp2,5 miliar itu ternyata kurang. Malah kita minta lagi ke Pak Sekda pergeseran itu Rp250 juta di bulan November dan Desember untuk menutupi kekurangan tersebut,” ungkapnya.

Hendriyana menegaskan, angka yang tercantum dalam SiRUP hanyalah estimasi pagu.

Realisasi keuangannya tetap bergantung pada tagihan kegiatan yang berjalan. Uangnya pun tidak mengendap di Bagian Umum.

“Uangnya sendiri tidak dipegang oleh Bagian Umum, tapi ada di BPKAD. Kami hanya mengusulkan ke BPKAD sesuai kebutuhan dan sesuai dengan apa yang sudah kami laksanakan,” tandasnya. (*)

Tags: Kabupaten Lebaklebak
ShareTweetSend

Berita Terkait

PEMERINTAHAN

Kata Pj Sekda, PNS sampai PPPK Paruh Waktu di Lebak Bakal Dapat THR

Maret 5, 2026
EKONOMI

Pengangguran di Kabupaten Lebak Melonjak

Maret 5, 2026
PEMERINTAHAN

Anggota Komisi X DPR RI Soroti Kasus Stunting di Lebak Tertinggi Kedua di Banten

Maret 3, 2026
Bawa Jargon “Ruhay”, Ainia Tampil Menarik di Aksi Indosiar 2026
Entertainment

Bawa Jargon “Ruhay”, Ainia Tampil Menarik di Aksi Indosiar 2026

Februari 28, 2026
Anggaran Reses DPRD Lebak Tuai Sorotan, Publik Desak Transparansi
PEMERINTAHAN

Anggaran Reses DPRD Lebak Tuai Sorotan, Publik Desak Transparansi

Februari 27, 2026
Rezim Hasbi-Amir di Lebak Dituding Hambur-hamburkan Anggaran
PEMERINTAHAN

Rezim Hasbi-Amir di Lebak Dituding Hambur-hamburkan Anggaran

Februari 26, 2026
Next Post
Gubernur Andra: Kepala Daerah Harus Siap Dicaci Dimaki

Gubernur Andra: Kepala Daerah Harus Siap Dicaci Dimaki

Discussion about this post

Banten Pos

© 2025 Banten Pos - Inspirasi dan Semangat Baru Banten.

Navigasi

  • Redaksi
  • PEDOMAN PEMBERITAAN MEDIA SIBER
  • PEDOMAN PENGELOLAAN AKUN MEDIA SOSIAL
  • BANTEN POS HARI INI

Ikuti Kami

No Result
View All Result
  • PEMERINTAHAN
  • PERISTIWA
  • HUKRIM
  • POLITIK
  • EKONOMI
  • OLAHRAGA
  • NASIONAL

© 2025 Banten Pos - Inspirasi dan Semangat Baru Banten.

BANPOS
BANPOS App
Lebih cepat & mudah diakses
Unduh