SERANG, BANPOS – Gubernur Banten Andra Soni menegaskan bahwa penanganan banjir di Provinsi Banten harus dilakukan secara bertahap dan menyeluruh melalui penguatan koordinasi lintas lembaga. Menurutnya, banjir yang melanda hampir seluruh wilayah Banten merupakan dampak kombinasi curah hujan ekstrem dan persoalan lingkungan yang belum tertangani secara optimal.
Andra menjelaskan, fenomena hidrometeorologi dengan intensitas hujan tinggi tidak hanya terjadi di Banten, tetapi juga hampir di seluruh wilayah Indonesia. Kondisi ini menjadi pengingat bagi pemerintah daerah untuk segera membenahi sistem drainase dan aliran sungai, khususnya di kawasan perkotaan.
“Hidrometeorologi ini terjadi hampir di seluruh Indonesia. Curah hujan sangat tinggi. Ini mengingatkan kita bahwa drainase, terutama drainase perkotaan, harus mulai kita benahi dan itu tidak bisa sendiri, harus kita koordinasikan,” ujar Andra, Selasa (13/1).
Ia menambahkan, koordinasi penanganan banjir harus melibatkan pemerintah kabupaten dan kota, balai-balai teknis, hingga instansi yang memiliki kewenangan di kawasan konservasi.
Salah satu wilayah yang menjadi perhatian serius adalah Padarincang, Kabupaten Serang, yang kerap dilanda banjir meski hujan dengan intensitas rendah.
“Di Padarincang itu hujan sedikit saja sudah banjir. Kita sudah berkoordinasi dengan Balai Besar dan Balai Konservasi Alam terkait Rawa Danau. Sekarang sudah mulai dilakukan pengerjaan-pengerjaan kecil,” jelasnya.
Menurut Andra, penanganan banjir tidak cukup hanya dengan respons darurat, tetapi harus dibarengi program berkelanjutan yang menyentuh akar persoalan. Koordinasi serupa juga dilakukan untuk penanganan banjir di Kota Cilegon yang hampir setiap tahun mengalami genangan, namun kali ini ketinggian air meningkat signifikan.
“Biasanya banjir setinggi betis, sekarang bisa sampai dada bahkan setinggi orang dewasa. Selain faktor cuaca, ada perubahan fungsi sungai dan aliran air yang harus kita benahi bersama,” ungkapnya.
Untuk upaya jangka pendek, Pemprov Banten akan melakukan normalisasi sungai dan danau sesuai kemampuan yang ada melalui kerja sama dengan pemerintah daerah dan balai teknis pengelola sumber daya air.
“Yang bisa kita lakukan sekarang adalah normalisasi. Danau dilakukan pengerukan, sungai-sungai yang mengarah ke danau juga kita normalisasi,” katanya.
Namun, Andra menegaskan bahwa sebagian wilayah penanganan berada di kawasan konservasi, sehingga seluruh langkah harus dilakukan melalui koordinasi dan kesepakatan bersama.
“Karena ini wilayah konservasi, tentu kita harus bersama-sama dengan balai. Tidak bisa sepihak,” tegasnya.
Selain normalisasi, penertiban aktivitas yang merusak lingkungan, termasuk tambang ilegal di sekitar daerah aliran sungai, juga menjadi bagian dari strategi pengendalian banjir.
“Salah satu yang terus kita koordinasikan adalah penindakan terhadap tambang-tambang ilegal di sekitar lokasi banjir,” ujarnya.
Ke depan, Pemprov Banten menyiapkan langkah jangka menengah dengan penguatan sarana pendukung, termasuk rencana pengadaan ekskavator amfibi agar normalisasi sungai dapat dilakukan lebih optimal saat musim kemarau.
“Saya berharap nanti kita bisa membeli alat seperti ekskavator amfibi, supaya di musim kering kita bisa pelan-pelan melakukan normalisasi sungai,” kata Andra.
Ia menutup dengan menegaskan pentingnya konsistensi dan sinergi antarlembaga agar dampak banjir dapat ditekan secara signifikan.
“Ini harus kita tangani bersama. Kalau tidak kita mulai sekarang dan tidak kita koordinasikan dengan baik, dampaknya ke depan akan jauh lebih besar,” tandasnya. (*)
Discussion about this post