CILEGON, BANPOS – Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon menegaskan komitmennya dalam mempermudah masyarakat bekerja di sektor industri melalui Program Modernisasi Balai Latihan Kerja (BLK) berstandar nasional yang terintegrasi dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri (DUDI).
Program yang diusung Walikota dan Wakil Walikota Cilegon Robinsar–Fajar Hadi Prabowo ini menjadi bukti bahwa kebijakan ketenagakerjaan yang dijalankan bukan sekadar wacana, melainkan langkah nyata yang terus diperkuat.
Di tengah dinamika ekonomi dan terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) di sejumlah industri, Pemkot Cilegon menilai kondisi tersebut tidak bersifat linear dengan upaya pemerintah daerah dalam membuka dan menyiapkan peluang kerja baru bagi masyarakat.
Justru, berbagai langkah konkret terus dilakukan untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja lokal agar tetap relevan dengan kebutuhan industri.
Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Cilegon, Panca N Widodo, menegaskan bahwa pemerintah hadir tidak hanya merespons kondisi, tetapi juga menyiapkan solusi jangka menengah dan panjang bagi masyarakat.
“Kami tidak menutup mata terhadap dinamika industri, termasuk adanya PHK di beberapa perusahaan. Namun pemerintah tidak boleh berhenti pada situasi itu. Karena itu, kami memperkuat modernisasi BLK dan memastikan pelatihan yang diberikan benar-benar sesuai dengan kebutuhan industri, agar warga Cilegon memiliki kesiapan dan peluang kerja yang nyata,” tegas Panca, Jumat (9/1).
Ia menjelaskan bahwa langkah yang diambil Pemkot Cilegon bersifat terstruktur dan berkelanjutan.
“Kami memahami adanya dinamika industri, termasuk terjadinya PHK di beberapa perusahaan. Namun hal tersebut tidak bisa dilihat secara linear. Pemerintah Kota Cilegon justru memperkuat pelatihan berbasis kompetensi melalui modernisasi BLK dan kemitraan dengan industri, agar tenaga kerja lokal memiliki keahlian yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja,” ujarnya.
Panca menambahkan, modernisasi BLK menjadi instrumen utama dalam menyiapkan sumber daya manusia (SDM) siap kerja.
Kurikulum pelatihan disusun berdasarkan kebutuhan riil industri, disertai peningkatan sarana dan prasarana, sertifikasi kompetensi, serta pembukaan akses pemagangan.
Selain itu, Pemkot Cilegon juga menjalin kerja sama dengan Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Serang untuk memperluas akses pelatihan lanjutan dan penyaluran tenaga kerja.
Upaya tersebut diperkuat dengan program pelatihan bahasa asing, seperti bahasa Korea dan Jepang, melalui kolaborasi dengan mitra industri strategis.
Selain penguatan pelatihan vokasi, Pemkot Cilegon juga mengintegrasikan kebijakan ketenagakerjaan dengan sektor pendidikan melalui Program Beasiswa Cilegon Juare.
Program ini dirancang selaras dengan kebutuhan pasar kerja dan peta industri yang berkembang di Kota Cilegon, sehingga lulusan yang dihasilkan memiliki kompetensi yang relevan dan berdaya saing.
Walikota Cilegon Robinsar menegaskan bahwa Beasiswa Cilegon Juare tidak hanya berorientasi pada peningkatan akses pendidikan, tetapi juga diarahkan untuk menjawab kebutuhan dunia kerja.
“Beasiswa Cilegon Juare kami desain agar sejalan dengan kebutuhan industri dan pasar kerja di Cilegon. Tujuannya jelas, agar anak-anak Cilegon yang kami sekolahkan memiliki keahlian yang dibutuhkan dan peluang kerja yang nyata setelah lulus,” ujar Robinsar.
Tidak hanya bertumpu pada sektor industri besar, Pemkot Cilegon juga mendorong pemberdayaan UMKM sebagai alternatif penciptaan lapangan kerja.
Fasilitasi perizinan usaha, sertifikasi halal, HAKI, hingga akses permodalan menjadi bagian dari strategi memperluas kesempatan kerja di tengah fluktuasi industri.
Melalui modernisasi BLK, penguatan kemitraan industri, serta sinergi dengan Program Beasiswa Cilegon Juare, Pemkot Cilegon menegaskan perannya sebagai fasilitator aktif yang menjembatani kebutuhan industri dengan potensi tenaga kerja lokal.
Program ini diharapkan mampu menekan angka pengangguran dan memastikan warga Cilegon memiliki akses kerja yang adil, kompetitif, dan berkelanjutan. (*)
Discussion about this post