CILEGON, BANPOS – Situasi hidrometeorologi di Kota Cilegon memasuki fase kritis pada awal 2026. Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon resmi menetapkan status siaga bencana menyusul meluasnya banjir di Kecamatan Ciwandan, Cibeber, dan Jombang, Sabtu (3/1). Penetapan status siaga dilakukan setelah banjir kembali meluas meski intensitas hujan di pusat kota relatif rendah. Kondisi ini menandakan adanya ancaman serius dari faktor alam yang berpotensi berlangsung dalam jangka waktu panjang.
Berdasarkan analisis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Januari diprediksi sebagai puncak musim hujan. Curah hujan tinggi berpotensi terjadi bersamaan dengan pasang air laut, sehingga meningkatkan risiko banjir di wilayah pesisir dan dataran rendah Kota Cilegon.
Baca Juga
Walikota Cilegon, Robinsar, menegaskan bahwa status siaga bencana ditetapkan sebagai respons cepat atas kondisi lapangan dan peringatan resmi BMKG. Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Penanganan dan Kesiapsiagaan Banjir di Aula Setda Kota Cilegon. “Ini sudah siaga karena BMKG menyampaikan Januari adalah puncak musim hujan. Ditambah lagi ada potensi pasang laut saat purnama, itu menjadi perhatian serius,” ujar Robinsar usai rapat.
Menurut Robinsar, Pemkot Cilegon tidak ingin mengambil risiko sekecil apa pun, mengingat musim hujan masih akan berlangsung cukup lama. “Ini masih di awal. Masih ada sekitar 28 hari ke depan untuk melewati puncak musim hujan. Karena itu kita harus terus waspada dan siaga,” katanya.
Hujan Reda, Banjir Justru Meluas
Fenomena banjir yang terjadi pada Sabtu pagi menjadi perhatian khusus pemerintah daerah. Meski hujan di pusat Kota Cilegon tidak tergolong deras, genangan air justru meluas, terutama di Kecamatan Jombang.
Robinsar menjelaskan, kondisi tersebut disebabkan oleh kiriman air dari wilayah hulu dan pegunungan dengan debit tinggi yang tidak mampu ditampung oleh sistem drainase kota. “Pagi tadi hujan tidak tinggi, tapi banjir meluas di Jombang. Itu karena debit air dari wilayah atas masih sangat besar,” jelasnya.
Sehari sebelumnya, Jumat (2/1/2026), Robinsar telah meninjau langsung sejumlah titik rawan banjir. Ia menemukan bahwa sungai dan saluran air di Cilegon kewalahan menampung lonjakan debit air, diperparah oleh kondisi pasang laut yang menghambat aliran air menuju muara. “Debit air sangat tinggi dan terus naik. Sungai dan kali tidak mampu menampung. Ditambah air laut pasang, sehingga air lambat turun ke laut,” ungkapnya.
Menurut Robinsar, kombinasi curah hujan tinggi, kiriman air dari hulu, dan pasang laut menjadi faktor utama banjir bertahan lama di sejumlah wilayah.
Tambang dan Tata Ruang Industri Disorot
Selain faktor alam, Pemkot Cilegon juga menyoroti kemungkinan dampak aktivitas manusia terhadap banjir. Isu pertambangan di wilayah hulu serta pembangunan pagar kawasan industri yang diduga menutup jalur drainase alami turut menjadi perhatian publik.
Robinsar menyatakan, pemerintah daerah akan menunggu kajian ilmiah dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk memastikan keterkaitan aktivitas tersebut dengan banjir. “Kajian dari BPBD akan menjadi dasar. Kita tidak ingin berspekulasi, semua harus berbasis data,” ujarnya.
Evaluasi terhadap tata ruang kawasan industri juga akan dilakukan. Pemkot mencatat adanya indikasi penyempitan alur sungai akibat pembangunan infrastruktur industri.“Kita akan petakan dan evaluasi, termasuk jika ada industri yang memakan jaringan sungai. Itu menjadi langkah lanjutan setelah kajian,” katanya.
Fokus Kemanusiaan Jadi Prioritas
Di tengah evaluasi penyebab dan rencana jangka panjang, Robinsar menegaskan bahwa prioritas utama Pemkot Cilegon saat ini adalah keselamatan warga terdampak banjir.
Pemerintah memastikan seluruh sumber daya difokuskan pada evakuasi, pemenuhan logistik, penyediaan tempat pengungsian yang layak, serta pelayanan kesehatan. “Fokus hari ini adalah menyelamatkan warga. Pastikan mereka aman, terpenuhi kebutuhannya, dan mendapatkan layanan kesehatan yang layak,” tandas Robinsar. (*)
Discussion about this post