SERANG, BANPOS – Dinas Sosial dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Provinsi Banten menyampaikan bahwa program-program sosial seperti bantuan rumah tidak layak huni (RTLH) dan bantuan sosial kepada masyarakat miskin di Provinsi Banten di tahun 2026 semakin menyusut dari tahun 2025.
Meski demikian, Wakil Gubernur Banten, A Dimyati Natakusumah mengatakan dengan optimis bahwa penyaluran program Bantuan Sosial dan RTLH di Provinsi Banten sepanjang 2026 mendatang dipastikan akan lebih banyak.
“Sekarang ini kita betul-betul menghitung, malah nanti lihat hasilnya, lebih banyak. Saya yakin lebih banyak Bansos ke masyarakat. Ya, nanti kita kita push betul. Jadi kalau lihat dari APBD mungkin ya pemikirannya seperti itu, tapi nanti pendistribusian banyak ke masyarakat,” tegas Dimyati, Rabu (31/12).
Dia menuturkan, penyaluran bantuan-bantuan itu bukan hanya sekedar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Banten. Namun, dari berbagai sumber lainnya seperti bantuan dari Baznas dan dana CSR.
“Apakah nanti dari pengumpulan zakat, apakah nanti dari bantuan-bantuan lainnya, dari pos-pos lainnya, saya yakin lebih banyak. Nanti terasa oleh masyarakat,” ujarnya.
”Kan sekarang saya ingin Rumah Tidak Layak Huni tuntas selama kepemimpinan Andra-Dimyati,” sambungnya.
Selain bantuan sosial dan RTLH, Dimyati mengaku fokus pada peningkatan ekonomi masyarakat miskin usia produktif dengan bantuan modal usaha.
“Terus juga tadi modal usaha. Nah, saya ini fokus juga ke bagaimana memberikan modal usaha kepada masyarakat. Kita bantu tuh yang pedagang otak-otak, pedagang bakso, pedagang-pedagang kecil itu kita bantu. Setiap kunjungan saya bantu untuk modal usaha,” ujarnya.
”Sekarang ini sistem penentuan bantuannya bukan lagi ditentukan si ini, si ini, bukan. Kami turun, mana nih yang layak, kita lihat, oh ini mah bagus, nggak perlu. Oh ini mah bantuan dagang aja, oh ini mah masih muda orangnya, nggak bisa. Kalau kemarin-kemarin, bantu si ini, eh ternyata orangnya masih muda. Kalau masih muda kasih modal usaha aja biar dia bisa bangun usaha,” tambahnya.
Sebelumnya, Kepala Bidang Perumahan di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Banten, Suhadi mengatakan, pihaknya masih menghitung kemampuan anggaran program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) untuk tahun anggaran 2026.
Jika pada tahun berjalan ini Pemprov Banten berhasil melakukan perbaikan terhadap 360 unit rumah, namun tahun depan angkanya menurun diproyeksikan berada di kisaran 300 unit.
“Tahun depan itu masih dinamis, kita rencanakan kurang lebih 300 unit. Mungkin akan menurun (dibanding tahun ini-red), tapi angkanya masih dinamis,” katanya, Senin (29/12).
Sementara, terpisah, Kepala Dinas Sosial Provinsi Banten, Lukman menerangkan, untuk 2026 mendatang, alokasi bantuan sosial (Bansos) yang akan di gelontorkan akan kembali mengalami penurunan dari tahun 2025.
Diketahui, sebelumnya, Pemprov Banten mengalokasikan anggaran bantuan sosial (bansos) sebesar Rp18,8 miliar untuk tahun 2025.
Angka tersebut turun drastis hingga 56 persen dibandingkan alokasi anggaran pada tahun 2024 yang mencapai Rp32,5 miliar.
Meskipun menyatakan bahwa adanya penurunan pada pemberian bantuan sosial kepada masyarakat Banten.
Namun, Lukman tidak merinci berapa besar penurunan bantuan tersebut.
“2026 untuk bantuan sosial itu turun lagi dari tahun ini. Tapi untuk lebih rinci saya belum bisa sampaikan, karena memang ada penyesuaian. Tapi memang ada penurunan,” katanya. (*)
Discussion about this post