SERANG, BANPOS – Ketimpangan sarana dan prasarana (sarpras) sekolah di Provinsi Banten dinilai masih menjadi persoalan serius yang membutuhkan perhatian semua pihak. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan, DPRD Banten mendorong pemenuhan sarpras tidak hanya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), tetapi juga melibatkan dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari dunia usaha dan industri.
Baca Juga
Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi V DPRD Banten, Yeremia Mendrofa. Ia mengungkapkan, hingga saat ini masih banyak sekolah, baik di tingkat SMA/SMK sederajat maupun jenjang di bawahnya, yang belum memiliki sarpras yang memadai.
Kondisi itu diperkuat oleh temuan Ombudsman RI yang mencatat sebanyak 76 persen dari 90 sekolah swasta tingkat SMA sederajat di Banten belum memenuhi standar kelayakan sarpras.
Menurut Yeremia, diperlukan audit komprehensif oleh dinas terkait terhadap penggunaan anggaran sekolah serta program pemenuhan sarpras yang bersumber dari APBD maupun APBN. Audit tersebut penting untuk memastikan anggaran digunakan sesuai peruntukannya sekaligus mencegah potensi penyelewengan.
“Data ini harus disajikan secara lengkap kepada Pak Gubernur sebagai bahan pengambilan kebijakan anggaran ke depan,” ujar Yeremia, Minggu (28/12).
Ia menegaskan, keterbatasan fiskal daerah tidak boleh menjadi alasan terhambatnya perbaikan sarpras sekolah. Pemerintah Provinsi Banten, kata dia, perlu lebih serius mengoptimalkan dana CSR dari perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah Banten.
“Pemenuhan sarpras tidak melulu harus dari APBD. Bisa juga melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) APBN atau CSR swasta. Selama ini saya belum melihat keberpihakan nyata CSR dunia industri terhadap pendidikan di Banten,” tegasnya.
Yeremia menilai langkah cepat sangat dibutuhkan, terutama bagi sekolah swasta yang terlibat dalam program sekolah gratis serta sekolah negeri yang masih kekurangan fasilitas. Menurutnya, pemanfaatan CSR dapat menjadi solusi alternatif di tengah ketatnya anggaran pembangunan daerah.
“Kalau anggaran dari APBN dan APBD cukup ketat, harus ada terobosan. Manfaatkan CSR untuk membantu peningkatan sarana dan prasarana pendidikan di Provinsi Banten,” pungkasnya. (*)
Discussion about this post