SERANG, BANPOS – Anggota Komisi V DPRD Provinsi Banten, Yeremia Mendrofa, menyoroti pelaksanaan Program Sekolah Rakyat (SR) yang telah berjalan sekitar satu semester. Program prioritas Presiden yang tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 itu dikelola melalui sinergi Kementerian Sosial (Kemensos) dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).
Yeremia menilai program tersebut memiliki tujuan yang baik dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, khususnya bagi anak-anak dari keluarga miskin dan rentan. Namun demikian, ia mengingatkan agar proses rekrutmen peserta didik dilakukan secara selektif dan tepat sasaran. “Kita melihat semangat pendirian sekolah rakyat ini sangat bagus untuk anak-anak dari keluarga miskin, anak terlantar, serta keluarga yang masuk kategori desil 1 dan desil 2. Tapi pelaksanaannya jangan sampai salah sasaran,” ujar Yeremia, Senin (22/12).
Politisi PDI Perjuangan itu menegaskan, calon siswa Sekolah Rakyat seharusnya benar-benar berasal dari kelompok masyarakat yang tidak mampu atau yang selama ini tidak memiliki akses pendidikan formal. Ia juga mengingatkan agar proses rekrutmen tidak hanya berpatokan pada data keluarga desil satu.
Menurutnya, anak jalanan yang kerap berada di persimpangan jalan atau kawasan publik belum tentu tercatat dalam kategori desil 1 atau 2. Bahkan, sebagian dari mereka bisa jadi tidak memiliki dokumen kependudukan karena berstatus anak terlantar. “Oleh karena itu, sekolah rakyat ini harus menyasar anak jalanan, anak terlantar, anak putus sekolah dari keluarga tidak mampu, termasuk anak yatim piatu,” katanya.
Yeremia meminta Dinas Sosial dan Kementerian Sosial lebih aktif melakukan pendataan dan penyisiran langsung di lapangan, serta tidak terpaku pada sistem birokrasi yang kaku. “Kalau hanya mengacu pada database desil satu, anak-anak jalanan itu tidak akan masuk dalam data,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan agar pelaksanaan program Sekolah Rakyat tidak justru menarik siswa yang sebelumnya telah bersekolah di SD atau SMP negeri. Menurutnya, prioritas harus diberikan kepada anak-anak yang sama sekali belum tersentuh layanan pendidikan. “Jangan malah beralih dari anak-anak yang sudah sekolah di negeri. Harus dipilah betul mana yang memang tidak pernah tersentuh pendidikan sama sekali,” tandasnya. (*)
Discussion about this post