CILEGON, BANPOS – Wakil Ketua DPRD Kota Cilegon, Sokhidin, menilai aktivitas pertambangan di Kabupaten Serang serta pemagaran kawasan industri menjadi penyebab banjir yang kerap terjadi di Kota Cilegon.
Menurutnya, pemagaran yang dilakukan sejumlah industri menghambat aliran air menuju laut. Kondisi tersebut secara tidak langsung menutup jalur air yang seharusnya berfungsi sebagai saluran pembuangan.
Baca Juga
“Terdapat hambatan aliran air menuju laut. Banyaknya industri di sekitar Ciwandan, termasuk pemagaran oleh Krakatau Steel, juga memberikan dampak. Pemagaran tersebut tidak memberikan akses jalur air,” kata Sokhidin saat ditemui di Kantor DPRD Kota Cilegon, Kamis (18/12).
Selain pemagaran industri, ia menyebut faktor geografis turut berpengaruh. Mengingat sebagian wilayah Kota Cilegon merupakan daerah rendah yang rawan tergenang saat curah hujan tinggi.
“Kami meminta agar akses di kawasan industri dibuka selebar-lebarnya supaya aliran air dapat mengalir ke laut,” ujarnya.
Ia menegaskan, persoalan tersebut perlu dikaji bersama melalui duduk bersama antara pemerintah daerah. Dan pihak industri agar akses aliran air menuju laut dapat dibuka secara optimal.
Banjir Jadi Persoalan Rutin
Sokhidin menambahkan, banjir di Cilegon telah menjadi persoalan rutin yang terjadi hampir setiap tahun. Bahkan dalam satu tahun dapat terjadi lebih dari sekali.
“Banjir sudah menjadi langganan setiap tahun, bahkan tidak hanya sekali. Setiap kali curah hujan tinggi, banjir selalu terjadi,” tuturnya.
Selain persoalan industri, aktivitas pertambangan di wilayah Kabupaten Serang juga dinilai berkontribusi terhadap banjir kiriman ke Cilegon. Seluruh aktivitas galian tersebut berada di Kecamatan Mancak, Kabupaten Serang.
“Aktivitas galian tambang yang berada di wilayah Kabupaten Serang juga memiliki kontribusi terhadap kiriman banjir ke wilayah Cilegon, khususnya Ciwandan,” ucapnya.
Oleh karena itu, ia berharap Pemerintah Kota Cilegon dapat meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Serang, termasuk dalam hal penanganan banjir lintas wilayah.
Ia juga mendorong agar alokasi anggaran penanganan banjir mendapat perhatian lebih, mengingat kondisi cuaca ekstrem yang terjadi di hampir seluruh wilayah Indonesia.
“Kita harus terus mendorong hal ini dan tentu memerlukan anggaran. Saya berharap anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) dapat lebih diperhatikan, mengingat intensitas curah hujan di seluruh Indonesia meningkat,” ungkapnya.
Sokhidin menegaskan DPRD meminta Pemerintah Kota Cilegon lebih serius menangani persoalan banjir dengan melibatkan seluruh pihak terkait.
“DPRD meminta Pemerintah Kota Cilegon untuk bersama-sama membenahi persoalan ini, termasuk berkoordinasi dengan pihak industri dan aktivitas pertambangan di wilayah Kabupaten Serang,” tandasnya. (*)
Discussion about this post