SERANG, BANPOS – Aktivitas tambang ilegal dan illegal logging merupakan kejahatan berat yang tidak boleh ditoleransi. Dua kegiatan itu merampas hak masyarakat atas lingkungan hidup yang aman.
“Illegal logging dan tambang ilegal itu perampokan di muka bumi. Itu kejahatan berat, tidak boleh dibiarkan,” kata Wakil Gubernur Banten Achmad Dimyati Natakusumah menyebut di Kota Serang, Selasa (16/112/2025).
Ia menilai praktik tambang ilegal tidak hanya merusak alam, tetapi juga menciptakan ketimpangan sosial di sekitar wilayah tambang.
“Kalau hanya pengusahanya yang kaya, sementara rakyat di sekitarnya miskin, itu persoalan besar,” ujarnya.
Dimyati menekankan bahwa kerusakan lingkungan akibat tambang berdampak langsung pada meningkatnya risiko bencana, mulai dari banjir, longsor, hingga kekeringan.
“Tambang menyebabkan erosi, longsor, banjir, dan juga kekeringan saat musim kemarau. Ini problem nyata,” katanya.
Ia juga mengingatkan bahwa Banten merupakan wilayah rawan bencana karena memiliki gunung aktif, laut, serta banyak daerah aliran sungai seperti Ciliwung, Cisadane, Ciujung, dan Cidurian.
“Banten rawan bencana. Punya gunung, punya laut, dan daerah aliran sungai yang luar biasa,” ujarnya.
Pemerintah Provinsi Banten, kata Dimyati, berkomitmen memperkuat pengawasan dan penindakan terhadap aktivitas tambang ilegal sebagai bagian dari upaya pengurangan risiko bencana, kata dia.
Pemerintah Provinsi Banten melakukan mitigasi melalui apel siaga hidrometeorologi bersama Polda, TNI, BPBD, serta seluruh organisasi perangkat daerah terkait, dengan fokus pada persoalan tambang, kerusakan hutan, dan daerah aliran sungai.
Ia menegaskan perlindungan alam harus menjadi fondasi utama pembangunan daerah agar risiko bencana dapat ditekan secara berkelanjutan.
Discussion about this post