JAKARTA, BANPOS – Bencana banjir dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera pada akhir November 2025 tidak hanya menyisakan kerusakan fisik, tetapi juga luka psikologis mendalam, terutama bagi anak-anak sebagai kelompok paling rentan.
Hingga Minggu (7/12/2025), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat sebanyak 921 orang meninggal dunia, 392 orang masih dinyatakan hilang, serta 37.546 rumah warga mengalami kerusakan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Di tengah situasi darurat tersebut, perhatian terhadap pemulihan psikologis anak menjadi krusial. Psikolog klinis lulusan Universitas Indonesia, Kasandra Putranto, menilai pengalaman menghadapi ancaman keselamatan jiwa akibat bencana dapat memicu gangguan stres akut yang berpotensi berkembang menjadi masalah psikologis jangka panjang jika tidak ditangani dengan tepat.
Hilangnya tempat tinggal, terputusnya hubungan sosial, serta runtuhnya rasa aman menjadi pemicu guncangan emosional yang berat bagi penyintas, termasuk anak-anak.
Gejala yang perlu diwaspadai antara lain kecemasan berlebihan, mudah marah, ledakan emosi, kesedihan yang menetap, hingga rasa bersalah yang tidak proporsional.
“Reaksi stres normal umumnya mereda dalam 2-4 minggu. Bila gejala emosional atau fisik menetap lebih dari satu bulan, individu berada pada risiko perkembangan gangguan stres pascatrauma (PTSD) atau gangguan penyesuaian (adjustment disorder),” kata Kasandra di Jakarta, dikutip Selasa (16/12/2025).
Menurut Kasandra, dukungan sosial yang konsisten menjadi faktor protektif terkuat dalam pemulihan psikologis pascabencana. Dukungan tersebut mencakup rasa aman, perasaan diterima, dimengerti, dan tidak sendirian.
Bentuknya bisa berupa dukungan emosional sederhana, seperti mendengarkan dengan penuh perhatian tanpa menginterogasi, yang sangat penting bagi anak-anak.
Ia menjelaskan, intervensi psikologis yang efektif bagi korban bencana mencakup dukungan psikososial berbasis komunitas dan sekolah.
Program tersebut antara lain kelompok dukungan sebaya, kegiatan pemulihan normalitas seperti main-play-therapy untuk anak, program parenting, penyediaan ruang aman di pengungsian, serta aktivitas pemulihan sosial yang terstruktur.
Pendampingan psikologis bagi anak perlu dikemas dalam kegiatan yang menyenangkan agar stabilitas emosi mereka dapat kembali pulih. Pendekatan ini dinilai lebih efektif karena sesuai dengan kebutuhan perkembangan anak yang masih berada dalam fase bermain dan belajar.
Pakar Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Padang (UNP), Evelynd, menegaskan bahwa setiap anak memiliki kapasitas pemulihan yang berbeda setelah mengalami peristiwa traumatis. Karena itu, pendampingan harus dilakukan secara bertahap dan melibatkan peran aktif orang tua.
“Kegiatan dibuat menyenangkan agar anak bisa kembali fokus. Banyak dari mereka memasuki masa ujian sekolah sehingga pendampingan ini sangat penting untuk mengembalikan stabilitas emosi,” kata Evelynd, dalam keterangan pers yang diterima beberapa waktu lalu.
Evelynd juga menyoroti pentingnya keterlibatan orang tua dalam proses pemulihan psikologis anak, termasuk dalam mengatur dan membatasi penggunaan gawai. Orang tua diharapkan dapat mengarahkan anak pada konsumsi informasi yang sesuai dengan usia dan kondisi psikologis mereka.
Upaya tersebut sejalan dengan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 (PP Tunas) yang menekankan perlindungan anak dari risiko digital, melalui pengaturan filter usia, kewajiban platform digital, serta persetujuan orang tua.
“Anak-anak adalah masa depan. Resiliensi dan literasi harus ditanamkan sejak sekarang agar mereka tumbuh lebih kuat dan aman di dunia digital,” ujar Evelynd.
Sejumlah upaya pendampingan psikologis anak pascabencana telah dilakukan, salah satunya oleh Kementerian Komunikasi dan Digital bersama Save the Children dan Universitas Negeri Padang.
Program ini menggunakan pendekatan menyenangkan untuk mengembalikan semangat anak-anak, seperti kegiatan tanpa gawai melalui kuis, menggambar, membaca cerita, dan permainan kolaboratif.
Pendekatan tersebut dinilai efektif membantu anak kembali berinteraksi, menumbuhkan rasa aman, serta mengurangi dampak psikologis akibat tinggal di pengungsian dalam waktu lama.
Pemerintah, melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) juga mengintensifkan layanan pemulihan psikologis atau trauma healing bagi para penyintas bencana, dengan fokus khusus pada perempuan dan anak.
“Negara hadir untuk memastikan setiap perempuan dan anak serta kelompok rentan lainnya termasuk lansia dan penyandang disabilitas mendapatkan perlindungan dan pemenuhan hak yang layak selama masa tanggap darurat maupun fase pemulihan nantinya,” kata Menteri PPPA, Arifah Fauzi dalam keterangan di Jakarta, beberapa waktu lalu. (*)
Discussion about this post