Oleh: Budi Rahman Hakim, Ph.D.
Dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Di Banten, diam bukan selalu tanda setuju. Sering kali ia tanda luka yang tidak lagi ingin diucapkan. Menjelang akhir tahun 2025, ketika pemerintah sibuk merangkum keberhasilan pembangunan, sebagian rakyat memilih menonton tanpa antusias. Mereka tidak membantah, tidak memprotes, tidak menyela — tetapi juga tidak merasa punya harapan. Inilah fase paling berbahaya dalam hubungan negara–rakyat: ketika suara tidak hilang karena dibungkam, tetapi karena tidak ada gunanya lagi untuk berbicara.
Apatisme publik bukan muncul tiba-tiba. Ia lahir dari pengalaman bertahun-tahun merasa tidak didengar. Musrenbang dibiarkan hanya menjadi seremoni; aspirasi masuk daftar, lalu menguap di ruang rapat. Keluhan warga dianggap gangguan, kritik diartikan permusuhan. Pelayanan publik diperlakukan seperti kemurahan hati, bukan hak warga. Pelan-pelan rakyat memahami pesan tersirat: bicara tidak mengubah apa pun. Dan akhirnya mereka berhenti bicara.
Paulo Freire dalam Pedagogy of the Oppressed menulis bahwa masyarakat tertindas kehilangan suara bukan karena tak mampu berbicara, tetapi karena mereka merasa kata-kata mereka tidak mengubah struktur kekuasaan. Ketika ketidakpercayaan sudah sedalam itu, pemerintah tak akan memahami rakyat melalui survei atau publikasi. Yang diam tidak mengisi kuesioner. Yang patah hati tidak hadir di forum. Bisu sosial lebih bising daripada kritik.
Tasawuf menawarkan perspektif penting untuk memulihkan hubungan ini. Jalāluddīn Rūmī mengisahkan dalam Mathnawī tentang seorang raja yang tidak mengetahui penderitaan rakyatnya karena hanya mendengar penjilat istana. Rakyat tidak membenci raja itu — mereka hanya berhenti mengharapkan apa pun darinya. Dan di situlah kerajaan mulai runtuh: bukan karena pemberontakan, tetapi karena hilangnya kehangatan batin antara pemimpin dan warganya. Pesan cerita itu jelas: pemimpin yang sungguh hadir bukan yang banyak berbicara, tetapi yang mampu mendengar suara yang tidak diucapkan.
Dalam konteks Indonesia, Nurcholish Madjid berulang kali mengingatkan bahwa pemerintah hanya akan kuat jika ia dekat dengan rakyat, bukan hanya dengan jaringan kekuasaan. Menurut Cak Nur, inti modernitas politik bukanlah teknologi pemerintahan, tetapi respek terhadap martabat manusia. Tidak ada kebijakan yang benar jika lahir dari birokrasi yang tuli.
Karena itu, Pemerintah Provinsi Banten perlu bertanya dengan keberanian moral: mengapa rakyat diam? Apakah karena mereka puas atau karena mereka tidak lagi merasa dihitung? Apakah forum aspirasi publik benar-benar menjadi ruang mendengar atau hanya panggung dokumentasi? Apakah kritik yang masuk dibaca untuk dipelajari atau hanya untuk dipetakan siapa kawan dan siapa lawan?
Diamnya rakyat bukan keuntungan bagi kekuasaan; ia peringatan. Ketika rakyat berhenti percaya pada perubahan, energi moral pembangunan hilang. Selama rakyat masih mau mengeluh, berarti mereka masih berharap. Namun ketika mereka hanya tersenyum sinis, pembangunan telah kehilangan rohnya.
Maka, sebelum berbicara tentang visi 2026, ada tugas mendesak yang lebih mendasar: memulihkan kepercayaan. Pemerintah harus turun bukan sebagai pembicara, tetapi pendengar. Bukan untuk meresmikan proyek, tetapi untuk menampung cerita. Mendengar tanpa membela diri, tanpa mencari kambing hitam, tanpa tergesa-gesa menampilkan statistik pembenaran. Rakyat hanya ingin diyakinkan bahwa suara mereka masih berarti.
Dalam tradisi sufistik, mendengar disebut sima‘ qalbī — mendengar dengan hati. Itu berbeda dengan sekadar mencatat atau mendokumentasikan. Sima‘ qalbī berarti membuka ruang bagi yang paling lemah untuk memiliki keberanian bicara. Pemerintah yang bisa mendengarkan dengan cara itu akan menemukan apa yang sebenarnya dibutuhkan rakyat tanpa harus menunggu krisis sosial.
Birokrasi Banten tidak butuh strategi komunikasi baru; ia butuh kerendahan hati baru. Selama pemimpin merasa paling tahu, rakyat akan diam. Tetapi ketika pemimpin mau lebih dulu duduk mendengar sebelum memutuskan, jarak yang selama ini beku akan mencair. Program apa pun, sekecil apa pun, akan bermakna jika warga merasa dilibatkan — bukan sekadar disapa di poster.
Rakyat tidak butuh pejabat yang sempurna. Mereka hanya butuh pejabat yang mau mendengar dengan sungguh-sungguh. Jika percakapan itu lahir kembali, kepercayaan akan tumbuh kembali. Dan bila kepercayaan tumbuh, maka pembangunan tidak lagi menjadi proses teknis — tetapi proses penyembuhan sosial.
Diam rakyat adalah suara paling kuat dalam politik. Pertanyaannya tinggal satu: apakah pemerintah berani mendengarnya?(*)
Discussion about this post