SERANG, BANPOS – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten kembali menegaskan peran strategis Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah. Penegasan tersebut disampaikan Gubernur Banten Andra Soni saat memberikan arahan pada Rapat Kerja Daerah (Rakerda) PKK Tingkat Provinsi Banten Tahun 2025 di Gedung Negara, Kota Serang, Kamis (11/12).
Baca Juga
Gubernur Andra Soni menekankan bahwa PKK merupakan sebuah gerakan yang memiliki potensi besar apabila dijalankan secara maksimal. Menurutnya, peran aktif PKK sangat penting dalam menyukseskan visi pembangunan daerah, yakni Banten Maju, Adil Merata, dan Tidak Korupsi. “PKK dibentuk sebagai sebuah gerakan yang jika diperankan secara maksimal, Insya Allah tujuan pembangunan kita akan berhasil,” ujar Andra Soni.
Ia juga mendorong agar seluruh program PKK dapat bersinergi secara kuat dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). PKK dinilai dapat menjadi instrumen tambahan yang efektif dalam memastikan berbagai program Pemprov Banten tersampaikan dan dirasakan langsung oleh masyarakat.
Keunggulan PKK, lanjut Andra, terletak pada jaringan kader yang dekat dengan masyarakat hingga ke tingkat desa, RT, dan RW. Jaringan ini dinilai mampu menggerakkan serta memberikan dukungan langsung kepada keluarga. “Saya sangat berharap Rakerda ini menghasilkan rencana kerja tahun 2026 yang lebih maksimal,” tambahnya.
Dalam arahannya, Gubernur memberikan perhatian khusus pada dua program utama. Pertama, Program PKK Mengajar yang diusulkan untuk diperluas cakupannya agar tidak terbatas pada sekolah formal, sejalan dengan filosofi bahwa semua tempat adalah sekolah dan semua orang adalah guru. Kedua, dukungan terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG), di mana PKK didorong berperan aktif melalui kunjungan, pengawasan, hingga inspeksi mendadak ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang saat ini melayani sekitar 1,7 juta peserta didik di Banten. “SPPG juga memberdayakan desa. Pemprov Banten menjadikan desa sebagai target utama dalam upaya menyejahterakan masyarakat, sehingga PKK bisa kembali mengambil peran strategis,” tegasnya.
Pada kesempatan tersebut, Gubernur Andra Soni juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh Ketua TP PKK kabupaten/kota beserta para kader atas kontribusi aktif mereka dalam mendukung gerakan PKK di Provinsi Banten.
Sementara itu, Ketua TP PKK Provinsi Banten, Tinawati Andra Soni, menjelaskan bahwa Rakerda bertujuan memantapkan program kerja tahun 2026 sekaligus memperkuat sinergi antara PKK Provinsi dan PKK kabupaten/kota agar selaras dengan kebijakan pemerintah daerah. “Rakerda ini menjadi forum untuk menghasilkan kebijakan strategis dan program kerja TP PKK Provinsi Banten selama satu tahun ke depan,” jelas Tinawati.
Ia menambahkan, program unggulan TP PKK Provinsi Banten tahun 2026 akan diselaraskan dengan program Gubernur dan Wakil Gubernur, antara lain pengecekan kesehatan gratis, pencegahan dan penanganan stunting, serta Program PKK Mengajar yang difokuskan pada pemberdayaan lingkungan, keluarga, dan kesehatan reproduksi.
Di tempat yang sama, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Banten, Gunawan Rusminto, melaporkan bahwa Rakerda dihadiri seluruh Ketua TP PKK se-Provinsi Banten, perwakilan dari delapan kabupaten/kota, serta para kepala OPD terkait pemberdayaan perempuan. “Rakerda diawali dengan pra-Rakerda sebagai evaluasi kegiatan tahun 2025. Dari evaluasi tersebut, untuk rencana 2026 muncul penguatan Program PKK Mengajar serta sinkronisasi program PKK dengan kegiatan OPD yang menyentuh langsung masyarakat,” ujar Gunawan. (*)
Discussion about this post