SERANG, BANPOS — Kasus dugaan tindak pidana korupsi di Provinsi Banten dinilai masih marak dan merata, menyusul mencuatnya sejumlah perkara, termasuk dugaan korupsi di BUMD PT Agrobisnis Banten Mandiri (ABM) serta kasus pada fasilitas kesehatan milik pemerintah daerah.
Pengamat kebijakan publik Muslih Amin menilai kondisi tersebut harus menjadi alarm keras bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten dan aparat penegak hukum (APH).
“Pemprov harus menjadikan ini alarm keras bahwa korupsi masih nyata dan merata,” ujar Muslih, Senin (8/12).
Dalam penegakkan hukum, kata dia, APH harus bertindak cepat, tepat, transparan, dan akuntabilitas perlu dijaga, tidak tebang pilih, dan kuatkan kepercayaan publik. Selain itu, Muslih juga mengungkapkan bahwa perlu adanya reformasi menyeluruh di segala lini.
“Gubernur dan Wakil Gubernur wajib menjadi contoh dan role model dalam pecegahan korupsi. Keterlibatan publik harus dioptimalkan, salah satunya dengan kontak aduan langsung ke gubernur atau kepala daerah,” katanya.
“Setiap rencana kebijakan publik, implementasi, dan monev-nya di-upload di media sosial atau konvensional. Agar warga terlibat dan ikut serta dalam pengawasan,” sambungnya.
Lebih lanjut Muslih mengatakan, dalam rangka membangun kepercayaan publik dan untuk memudahkan proses hukum. Dia mengusulkan, agar para pejabat yang diduga terlibat bisa dinonaktifkan sementara.
“Sebaiknya Gubernur menonaktifkan terlebih dahulu (Pejabat yang tersangkut masalah hukum, red). Gubernur wajib mendukung APH agar segala dugaan yang terjadi tersebut, dapat diproses secara adil dan transparan tanpa intervensi pihak manapun,” tegasnya.
“Gubernur juga wajib melakukan audit di semua pengadaan barjas, untuk memastikan kebocoran dan penyimpangan tidak berulang,”sambungnya
Dia juga menyayangkan kurang informatifnya Kejati Banten dalam dugaan korupsi. Salah satunya yakni pada PT ABM yang hingga kini tidak diketahui secara pasti siapa saja yang telah dilakukan pemeriksaan.
“Bagi APH terutama kasus yang telah rilis, wajib menyampaikan update secara transparan dan mempublikasikan setiap perkembangan agar tidak menimbulkan kecurigaan publik,” ujarya.
Ia menekankan pengawasan internal tidak boleh bersifat formalitas dan meminta Inspektorat Provinsi Banten memastikan fungsi pengawasan berjalan optimal. Muslih juga mendorong penegakan hukum yang cepat, transparan, dan akuntabel, serta perlakuan yang adil tanpa tebang pilih.
Di sisi lain, Pemprov Banten menegaskan komitmennya terhadap pemberantasan korupsi melalui visi pembangunan Gubernur Andra Soni dan Wakil Gubernur Achmad Dimyati Natakusumah, yakni “Banten Maju, Adil, Merata, Tidak Korupsi.”
Komitmen tersebut disampaikan Sekretaris Inspektorat Provinsi Banten sekaligus Ketua Forum Penyuluh Anti Korupsi–Ahli Pembangunan Integritas (FORPAK-API), Ratu Syafitri Muhayati, saat peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2025 di Yogyakarta.
“Pencegahan korupsi membutuhkan peran kolektif semua pihak. Tidak bisa dilakukan sendiri,” kata Ratu Syafitri.
Ia menegaskan Pemprov Banten berkomitmen memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas sebagai bagian dari kontribusi menuju Indonesia Emas 2045.(*)
Discussion about this post