JAKARTA, BANPOS – Ketua Pusat Studi Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Gender (Pusdeham Institut) Risnauli Siahaan mengecam pernyataan yang menyebut seolah negara tak hadir dalam proses pemulihan pascabencana. Pernyataan ini tak hanya berpotensi menyesatkan publik, tapi juga melukai perasaan para korban bencana, khususnya kaum perempuan yang saat ini sedang berada dalam kondisi trauma, kehilangan, dan ketidakpastian. “Jangan karena sudah membantu lalu merasa bebas bicara. Bantuan kemanusiaan tidak boleh dijadikan tiket untuk membangun narasi provokatif,” tegas Risnauli, Minggu (7/12).
Baca Juga
Risnauli juga menegaskan, negara saat ini nyata hadir melalui berbagai unsur, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, TNI-Polri, relawan, hingga organisasi kemanusiaan yang terus bekerja dalam evakuasi, distribusi bantuan, layanan kesehatan, serta dukungan psikososial bagi korban bencana. Menyebut negara tidak hadir, kata dia, adalah simplifikasi yang menyesatkan. Upaya pemulihan bencana adalah kerja besar dan kolektif. Ada proses yang berjenjang dan melibatkan banyak pihak. Mengerdilkan semua itu hanya demi framing konten adalah bentuk ketidakadilan informasi.
Dari perspektif demokrasi dan HAM, Risnauli mengingatkan, kebebasan berekspresi bukan kebebasan tanpa batas. Setiap pernyataan di ruang publik harus mempertimbangkan akibat sosial, psikologis, dan hukum, terlebih dalam situasi darurat bencana. “Demokrasi bukan berarti bebas melukai. HAM bukan alat untuk menjustifikasi framing. Dan gender justice mengajarkan bahwa perempuan harus dilindungi dari narasi yang memperparah kerentanan,” tambahnya.
Ia pun mengajak seluruh konten kreator, influencer, dan figur publik untuk lebih berempati, bertanggung jawab, dan mengedepankan verifikasi dalam menyampaikan informasi terkait bencana. “Korban bencana butuh empati, bukan sensasi. Mereka butuh penguatan, bukan ketakutan baru. Jangan jadikan penderitaan rakyat sebagai panggung personal. Stop politisasi derita korban bencana,” pesan Risnauli.
Konten kreator Ferry Irwandi menegaskan, bahwa kolaborasi lintas sektor mulai dari relawan, NGO, hingga Pemerintah melaui aparat negara menjadi faktor utama yang membuat distribusi logistik dapat menjangkau wilayah paling terpencil.
Pernyataan itu ia sampaikan melalui video yang diunggah dari Bandara Kualanamu sebelum bertolak ke Sumatera Barat. Ferry menekankan bahwa seluruh capaian di lapangan merupakan hasil kerja bersama. “Semua hal baik yang kalian lihat, semua hal positif itu tak lepas dari kolaborasi semua pihak,” katanya, dikutip Sabtu (6/12).
Ferry secara terbuka mengakui Pemerintah melalui aparat TNI-Polri memberikan dukungan besar yang mempercepat proses evakuasi dan distribusi bantuan. “Dan juga Pemerintah melalui TNI dan Polri. Baik kepolisian dan TNI sangat-sangat membantu penyaluran donasi ini ke teman-teman,” akunya.
Ferry menegaskan bahwa volume logistik yang besar tidak akan mungkin didistribusikan secara cepat tanpa dukungan aparat negara. “Barang itu 5 ton lebih, 5,2 ton, bahkan 8 ton, dan bahkan mungkin 10 ton. Itu tidak akan dengan cepat kalau kita nggak ada bantuan dari kepolisian, saat kita kesulitan mencari pesawat untuk datang ke sini,” terangnya.
Ia menggarisbawahi peran penting TNI dalam membuka akses udara ke wilayah yang sama sekali tidak dapat ditembus jalur darat. “Kita nggak akan bisa mencapai Gayo, Takengon, tanpa bantuan TNI-TNI AD dan TNI AU-dengan helikopter dan pesawat Hercules,” pujinya.
Ia juga menilai personel TNI-Polri yang bekerja di lapangan layak mendapatkan dukungan lebih besar dari negara. Mereka berhak untuk mendapatkan insentif lebih dan perlindungan sosial. Dia berharap manpower-nya ditambah dan bisa lebih banyak anggota atau prajurit yang datang ke tiga provinsi ini. “Mahasiswa, netizen, semua yang sudah bersatu padu berkontribusi. Apapun latar belakang kita, bagaimanapun dikotomi di antara kita, apa pun warna seragam kita, demi misi kemanusiaan, berkolaborasi taktis, meringankan beban korban,” tutupnya. (*)
Discussion about this post