JAKARTA, BANPOS – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengimbau masyarakat meningkatkan kesiapsiagaan atas potensi banjir pesisir atau rob pada 1-10 Desember 2025. Sebab, tinggi muka air laut diramal meningkat signifikan.
Imbauan BMKG ini disampaikan usai Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Kelas I Maritim Tanjung Priok menyampaikan laporan mengenai akan adanya fenomena pasang maksimum air laut yang bertepatan dengan fase bulan purnama dan perigee (supermoon).
Baca Juga
Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta Isnawa Adji menjelaskan, kombinasi kedua fenomena tersebut, dapat memicu peningkatan tinggi muka air laut secara signifikan di wilayah pesisir utara Jakarta.
Isnawa juga menyampaikan, puncak pasang maksimum diperkirakan terjadi pada pukul 07.00-13.00 WIB, dengan sejumlah wilayah Jakarta Utara (Jakut) yang berpotensi terdampak. Yakni, Kamal Muara, Kapuk Muara, Penjaringan, Pluit, Ancol, Kamal, Marunda, Cilincing, Kalibaru, Muara Angke, Tanjung Priok, hingga kawasan Kepulauan Seribu.
“Masyarakat pesisir perlu meningkatkan kesiapsiagaan, mengingat durasi pasang tinggi bisa berlangsung beberapa hari berturut-turut,” kata Isnawa dalam keterangannya, Selasa (2/12/2025).
BPBD DKI mengimbau warga untuk mewaspadai perubahan kondisi cuaca, serta dinamika air laut yang bisa berubah cepat. Selain itu, warga juga diingatkan untuk menghindari aktivitas di daerah pesisir yang berisiko terkena banjir rob, terutama saat puncak pasang.
Pastikan juga sistem drainase di sekitar rumah tetap berfungsi baik untuk menghindari terjadinya genangan air,” pesannya.
Isnawa menjelaskan, kesiapan masyarakat menjadi faktor penting dalam mengurangi dampak yang mungkin timbul. Dia mengatakan, BPBD mengimbau mas yarakat untuk tetap waspada terhadap potensi hujan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang.
BPBD DKI terus mengajak warga untuk meningkatkan kewaspadaan, menyiapkan tas siaga bencana dan memastikan instalasi listrik tetap aman. “Dengan kesiapsiagaan bersama, kita bisa meminimalisir risiko dan dampak yang ditimbulkan,” ucapnya.
Dia menambahkan, layanan darurat gratis 112 juga telah disiapkan untuk merespons situasi darurat dan laporan masyarakat yang membutuhkan pertolongan. BPBD DKI menyiagakan personel dan peralatan untuk mengantisipasi potensi cuaca ekstrem.
Isnawa bilang, seluruh jajar an sudah diminta meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi banjir, angin kencang dan pohon tumbang.
Dia menjelaskan, Jakarta memiliki sekitar 30 ribu Rukun Tetangga (RT) yang harus dilindungi, sehingga upaya mitigasi dan kesiapsiagaan perlu dilakukan secara menyeluruh.
Dinas Sumber Daya Air DKI juga telah menyiagakan sekitar 1.200 unit pompa yang tersebar di rumah pompa maupun pos pengendalian banjir, serta pompa portabel untuk mempercepat penyedotan genangan di titik rawan,” bebernya.
BPBD DKI juga meminta masyarakat memantau informasi resmi melalui kanal digital Pemerintah. Seperti Peringatan Dini Gelombang Pasang di bpbd. jakarta.go.id/gelombanglaut, aplikasi JAKI untuk melaporkan genangan, serta situs pantaubanjir. jakarta.go.id untuk memperoleh pembaruan kondisi secara realtime. Serta, segera melaporkan kejadian darurat melalui Call Center Jakarta Siaga 112.
Ketua Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Yuke Yurike mengingatkan, antisipasi harus sejak awal. “Jangan sampai Pemprov tidak siap dalam menghadapi dampak musim hujan pada akhir tahun 2025,” ingat Yuke, Selasa (2/12/2025).
Selain banjir, dia juga minta potensi pohon tumbang perlu menjadi perhatian serius. Banyak pohon besar yang harus di perhatikan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota (Distamhut) DKI. Dia minta pohon yang rawan tumbang, dipangkas. “Karena saat musim hujan, biasanya dibarengi dengan angin kencang,” ujarnya.
Tak hanya itu, sosialisasi kepada masyarakat pun harus dilakukan untuk memberikan kesadaran, agar tidak membuang sampah ke sungai dan saluran air. Supaya, saluran air normal, terutama saat musim hujan.
Menurut Yuke, menyelesaikan persoalan banjir di Jakarta harus dilakukan secara tuntas, tidak setengah-setengah. “Harus dilakukan berkelanjutan oleh setiap Gubernur. Apalagi, Jakarta memiliki blue print pengendalian banjir yang harus disepakati dan dijalankan bersama,” tandasnya. (*)
Discussion about this post