JAKARTA, BANPOS – Kondisi keamanan di Kota Sabang tetap terkendali pasca penyegelan 250 ton beras impor ilegal. Dukungan masyarakat terhadap langkah pemerintah sangat kuat tanpa muncul gejolak sosial.
Aktivitas masyarakat tetap berjalan normal. Tidak terdapat penolakan terhadap tindakan aparat dan situasi ekonomi wilayah berjalan stabil tanpa gangguan. Warga menunjukkan sikap kooperatif dan memberikan apresiasi kepada pihak berwenang.
Baca Juga
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan posisi pemerintah. Pemerintah tidak pernah menerbitkan izin impor beras sepanjang tahun 2025.
Hal itu dikarenakan stok Cadangan Beras Pemerintah sudah mencukupi. Pemerintah memastikan kasus ini diproses sesuai aturan.
“Kami marah betul, 250 ton masuk tidak ada izin,” tegas Zulhas-sapaan Zulkifli Hasan dikutip Jumat (28/1102025).
Kasus pemasukan 250 ton beras impor ilegal berasal dari Thailand dan dilakukan oleh perusahaan PT Multazam Sabang Group tanpa persetujuan pemerintah pusat. Meski izin ekspor diterbitkan dari Thailand, rapat koordinasi teknis Kementerian Koordinator Bidang Pangan pada 14 November 2025 menolak impor tersebut karena stok Cadangan Beras Pemerintah di Aceh mencapai 94888 ton. Ketersediaan stok dinilai aman hingga awal 2026.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan tindakan impor ilegal melanggar instruksi Presiden Prabowo. Produksi beras nasional berada pada rekor tertinggi.
Bea Cukai memastikan tidak pernah memberi izin pemasukan beras ke kawasan bebas Sabang. Pemerintah berkomitmen menjaga kedaulatan pangan dan melindungi petani lokal. Dukungan publik menjadi faktor penting dalam proses hukum yang berlangsung.
Banyak warga Sabang memberi dukungan terhadap penyegelan tersebut. Mereka menilai kebijakan itu diperlukan untuk melindungi petani daerah dan menjaga stabilitas harga gabah.
Publik juga menganggap tindakan aparat tepat untuk menahan masuknya beras tanpa prosedur sah. Dukungan muncul secara terbuka dari masyarakat sekitar pelabuhan dan gudang penyimpanan yang enggan disebut namanya.
“Alhamdulillah mendukung banget operasi ini. Dari dulu ini banyak beras masuk tidak benar prosedurnya,” ujarnya di lokasi.
Masyarakat lokal menyampaikan bahwa tidak ada potensi demonstrasi atau penolakan. Banyak warga justru memberikan acungan jempol kepada aparat. Mereka menilai ketegasan pemerintah penting untuk mencegah kerugian bagi petani di Aceh dan Sumatera Utara. Warga menilai stok beras lokal cukup dan tidak membutuhkan impor pada saat ini.
“Tidak ada penolakan, tidak ada demo, banyak yang apresiasi petugas “ katanya.
Perhatian publik di Sabang dan Aceh saat ini lebih terfokus pada penanganan musibah banjir bandang yang melanda beberapa kabupaten. Karena itu isu beras impor ilegal tidak menimbulkan keresahan. Proses hukum berjalan lancar dan masyarakat tetap mendukung langkah penegakan aturan pangan nasional. Petani berharap harga gabah tetap stabil saat memasuki masa tanam.
“Kalau kami petani sangat mendukung penahanan beras impor ini,” tegasnya. (*)
Discussion about this post