CILEGON, BANPOS – Di balik deretan nama besar pahlawan nasional, terselip sosok visioner dari Banten yang kiprahnya jarang mendapat perhatian generasi masa kini. Ia adalah Pangeran Aria Ahmad Jayadiningrat, seorang birokrat ulung yang memilih berjuang dari dalam sistem kolonial untuk membela kaum pribumi.
Jauh sebelum diplomasi modern dikenal, Ahmad sudah melangkah ke panggung internasional di Jenewa, membawa suara rakyat terjajah ke hadapan dunia.
Tumbuh di Dua Dunia
Lahir di Pandeglang pada 16 Agustus 1877, Ahmad tumbuh di dua dunia yang kontras. Sebagai putra Raden Tumenggung Jayadiningrat dan Ratu Salehah, ia memiliki privilese bangsawan, namun dibesarkan dengan nilai-nilai pesantren di Karundang. Posisi ayahnya sebagai pejabat Hindia Belanda membuatnya kerap menjadi sasaran ejekan, memberikan pengalaman pahit yang justru menumbuhkan empati pada kaum terpinggirkan.
Pendidikan Ahmad menggambarkan kerasnya diskriminasi rasial masa kolonial. Saat bersekolah di Europe Lagere School (ELS) Serang dan Hogere Burgerschool (HBS) Batavia, ia merasakan langsung dominasi kaum kulit putih. Untuk menghindari perlakuan tidak adil, ia bahkan menggunakan nama samaran “Willem van Bantam”—bukan sekadar identitas baru, tetapi simbol perlawanan sunyi seorang anak muda pribumi yang ingin membuktikan kecerdasannya.
Berbekal kapasitas intelektualnya, karier Ahmad melesat. Ia memulai sebagai juru tulis di Kejaksaan Serang, kemudian diangkat sebagai Bupati Serang pada 1901, menggantikan ayahnya. Kariernya mencapai puncak saat ia dipercaya menjadi Bupati Batavia pada 1924–1929. Di tengah pusat kekuasaan Hindia Belanda, Ahmad tampil sebagai pemimpin progresif yang memberi ruang bagi gerakan nasional, termasuk aktivitas Syarikat Islam—langkah berani mengingat posisinya yang rawan.
Suara Pribumi di Volksraad
Perjuangan politik Ahmad mencapai puncak ketika ia menjadi anggota Volksraad pada 1918 mewakili Nederlandsch Indische Vorstenbond. Di lembaga itu, ia tidak sekadar hadir sebagai pengisi kursi. Ahmad lantang memperjuangkan hak pribumi, termasuk usulan krusial agar bahasa Melayu dan Belanda dijadikan bahasa resmi sidang.
Usulan ini bukan perkara sepele. Bahasa pada masa itu menjadi tembok pembatas partisipasi politik. Mendorong penggunaan bahasa Melayu adalah upaya Ahmad meruntuhkan elitisme kolonial dan memberikan akses yang lebih luas bagi wakil pribumi untuk bersuara.
Kiprahnya bahkan diakui dunia internasional. Ahmad pernah mewakili Hindia Belanda dalam forum Liga Bangsa-Bangsa di Jenewa, Swiss, di mana ia kembali bertemu dengan Snouck Hurgronje—mentor masa mudanya sekaligus orientalis terkemuka. Keberadaan Ahmad di forum dunia membuktikan kapasitasnya sebagai diplomat ulung.
Pergulatan hidup dan refleksi sosialnya dituangkan dalam otobiografi “Renungan Pangeran Arya Ahmad Jayadiningrat” (1936). Buku ini menjadi dokumen sejarah penting, mengingat sangat sedikit pejabat pribumi pada masa itu yang menuliskan perjalanan hidup secara komprehensif.
Melalui karya ini, generasi muda dapat melihat bagaimana seorang bangsawan Banten memilih jalan perlawanan melalui intelektualitas dan integritas.
Wafat dan Warisan Moral
Ahmad Jayadiningrat wafat pada 22 Desember 1943 dalam usia 66 tahun. Meski namanya tidak setenar tokoh pergerakan bersenjata, warisan intelektual dan keberanian moralnya tetap hidup. Ia mengajarkan bahwa perlawanan tidak selalu dilakukan dengan senjata—tetapi melalui diplomasi, pendidikan, dan keberanian menjaga integritas di tengah tekanan kekuasaan. (*)
Discussion about this post