Kejari Lebak Didesak Usut SIMRS Malingping
Pengadaan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) RSUD Malingping senilai Rp7,9 miliar dipersoalkan setelah LHP BPK 2025 menemukan banyak pelanggaran, mulai dari modul fiktif hingga sistem yang tidak berfungsi optimal.
Aktivis Muhammad Bayu menilai proyek ini tidak menyelesaikan kekurangan SIMRS lama dan justru melahirkan aset tak berwujud yang jauh dari rencana, sehingga merugikan pelayanan publik.
Bayu meminta Kejari Lebak mengusut tuntas dugaan korupsi ini, termasuk menilai kelalaian Kepala Dinkes Banten sebagai Pengguna Anggaran serta dugaan penyalahgunaan kewenangan Direktur RSUD Malingping.
Plt Direktur RSUD Malingping saat dikonfirmasi mengaku akan memberikan penjelasan pada Jumat mendatang.
Akses gratis e-Paper Banten Pos dengan mengunduh aplikasi BANPOS Digital (Android) https://bit.ly/BanposDigital2
Atau akses melalui https://epaper.banpos.co/
Korupsi PT ABM Didesak Usut Tuntas
Dua tersangka korupsi di PT Agrobisnis Banten Mandiri (ABM) sudah ditahan, namun DPRD Banten menilai kasus ini tidak berhenti pada pelaku internal dan harus dibongkar sampai ke oknum pejabat Pemprov Banten yang diduga turut terlibat.
Sekretaris Komisi III DPRD Banten mendorong APH memproses semua pihak tanpa pandang bulu agar memberi efek jera.
Sekda Banten memastikan Pemprov menyiapkan perombakan direksi ABM dan menunda seluruh transaksi terkait dana Rp20,4 miliar yang kini menjadi perkara.
Pemerintah daerah disebut memilih pembersihan menyeluruh ketimbang pembubaran BUMD tersebut.
Akses gratis e-Paper Banten Pos dengan mengunduh aplikasi BANPOS Digital (Android) https://bit.ly/BanposDigital2
Atau akses melalui https://epaper.banpos.co/
Dua Pemkot Perjuangkan Sistem Tunjangan Guru
Pemkot Cilegon dan Pemkot Serang berupaya memperbaiki skema tunjangan bagi guru dan tenaga kesehatan, terutama bagi mereka yang non-PNS.
Wakil Walikota Cilegon menegaskan perlunya reformasi TPP agar berbasis objektivitas dan kinerja, bukan diberikan merata kepada ASN yang tidak disiplin.
Pemkot Serang menyiapkan honor tambahan bagi guru PPPK dan honorer di luar tunjangan sertifikasi pusat. Dengan jumlah guru PPPK paruh waktu mencapai 500 orang, pemanfaatan dana BOS diusulkan sebagai solusi.
Kebijakan daerah ini berjalan seiring dengan komitmen pusat untuk meningkatkan kesejahteraan guru melalui tunjangan sertifikasi dan insentif.
Akses gratis e-Paper Banten Pos dengan mengunduh aplikasi BANPOS Digital (Android) https://bit.ly/BanposDigital2
Atau akses melalui https://epaper.banpos.co/
Adu Kuat Berebut Jafung Pemprov
Penyetaraan jabatan eselon IV ke jabatan fungsional (Jafung) di Pemprov Banten disebut menjadi rebutan karena nilai tukin yang lebih tinggi.
Sumber internal menyebut ratusan ASN berlomba mendapatkan SK setara eselon IV demi tambahan penghasilan yang bisa mencapai Rp16 juta per bulan.
BKD Banten menegaskan penyetaraan jabatan bukan proses seleksi, melainkan kebijakan nasional berdasarkan PermenPAN-RB 17/2021.
Proses penyetaraan sebenarnya telah selesai sejak 2022, dan hingga kini belum ada instruksi pembukaan tahap lanjutan.
Akses gratis e-Paper Banten Pos dengan mengunduh aplikasi BANPOS Digital (Android) https://bit.ly/BanposDigital2
Atau akses melalui https://epaper.banpos.co/
Wisata Tahura, Keindahan Alam Tanah Jawara
Tahura Banten di Carita, Pandeglang, menawarkan lanskap unik karena memadukan pegunungan dan kawasan pesisir.
Destinasi seperti Curug Putri dan Curug Gendang menjadi daya tarik utama, menjadikan kawasan ini rujukan wisata alam dan penelitian.
Pemprov Banten tengah menata ulang infrastruktur Tahura, namun rehabilitasi terhambat efisiensi anggaran.
DLHK membuka peluang kerja sama dengan investor untuk mengembangkan Tahura menjadi sumber PAD, termasuk opsi menjadikannya taman safari mini atau kawasan wisata berstandar premium.
Akses gratis e-Paper Banten Pos dengan mengunduh aplikasi BANPOS Digital (Android) https://bit.ly/BanposDigital2
Atau akses melalui https://epaper.banpos.co/
Discussion about this post