CILEGON, BANPOS – Di tengah hiruk-pikuk perayaan ulang tahun yang ke-80, sebuah ironi mencolok menyelimuti wajah pendidikan di Kota Cilegon. Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Cilegon, organisasi yang menaungi ribuan pahlawan tanpa tanda jasa di kota industri ini, ternyata hingga kini belum memiliki “rumah” sendiri. Fakta ini mencuat ke permukaan saat para guru berkumpul di Alun-alun Cilegon untuk merayakan hari jadi organisasi mereka, sekaligus menyuarakan aspirasi mendesak kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon.
Selama delapan dekade eksistensinya secara nasional, PGRI Kota Cilegon terpaksa menjalani roda organisasi dengan kondisi yang memprihatinkan dari sisi fasilitas. Tidak adanya gedung sekretariat mandiri membuat organisasi profesi ini harus menumpang di fasilitas milik pihak lain.
Baca Juga
Hingga saat ini, pusat aktivitas para guru di Cilegon masih meminjam ruangan di gedung Training Center milik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kota Cilegon. Kondisi ini dinilai menghambat fleksibilitas dan kemandirian organisasi dalam merancang program-program strategis untuk peningkatan kualitas tenaga pendidik.
Ketua PGRI Kota Cilegon, Bahruddin, secara terbuka menyampaikan keresahannya. Menurutnya, ketiadaan aset gedung ini bukan masalah baru, melainkan persoalan klasik yang diwariskan dari satu kepengurusan ke kepengurusan berikutnya tanpa solusi konkret. Padahal, katanya, keberadaan sekretariat yang representatif sangat krusial sebagai pusat konsolidasi ide dan gagasan para guru. “Itu kita memang dari setiap generasi, kepengurusan mencoba menginginkan tempat kegiatan guru semacam sekretariat. Kita kesulitan untuk mendapatkan gedung kesekretariatan itu untuk dikelola atau dipakai,” ujarnya dengan nada prihatin saat ditemui di sela-sela peringatan HUT PGRI Ke-80 di Alun-alun Cilegon, Senin (24/11).
Bahruddin menegaskan bahwa status “menumpang” ini secara psikologis dan operasional menjadi beban tersendiri. Sebagai organisasi besar yang menjadi pilar pendidikan, PGRI semestinya memiliki otonomi penuh dalam mengelola markasnya. Namun, realitas di lapangan berkata lain. Keterbatasan ruang gerak menjadi kendala utama ketika mereka ingin mengadakan kegiatan skala besar atau pertemuan rutin yang intensif. “Secara fakta belum punya, masih menggunakan di TC Dindikbud itu sementara ini,” ungkapnya menambahkan.
Kepala Dindikbud Kota Cilegon, Heni Anita Susila, yang turut hadir dalam acara tersebut, tidak menampik fakta menyedihkan ini. Ia mengakui adanya ketimpangan fasilitas yang cukup menggelitik akal sehat: pengurus PGRI di tingkat kecamatan (cabang) justru beberapa sudah memiliki kantor sekretariat, sementara induk organisasi di tingkat kota masih luntang-lantung tanpa aset tetap.
Heni menyampaikan rasa empatinya terhadap kondisi para pengurus yang harus bekerja dalam keterbatasan fasilitas fisik tersebut. Ia memvalidasi bahwa usia organisasi yang sudah sangat matang seharusnya dibarengi dengan kemapanan infrastruktur. “Betul, padahal memang PGRI itu usianya sudah 80 tahun ya, tetapi di Cilegon sendiri belum ada, tapi di kecamatan malah ada yang sudah ada. Tingkat kotanya belum ada sekretariat PGRI Cilegon,” ucap Heni.
Lebih lanjut, Heni menjelaskan bahwa sebenarnya sempat ada wacana untuk menetapkan gedung Training Center yang saat ini digunakan sebagai sekretariat permanen. Namun, rencana tersebut terbentur tembok regulasi dan prosedur birokrasi aset daerah, sehingga batal terlaksana. Kendati demikian, Dindikbud Kota Cilegon berkomitmen untuk tidak tinggal diam. Heni berjanji akan mencari celah solusi agar para guru di Cilegon bisa segera memiliki gedung kebanggaan mereka sendiri.
Salah satu opsi yang kini tengah digodok adalah skema hibah dari Pemkot Cilegon, meniru model yang diterapkan pada organisasi lain seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI). Pemanfaatan aset tanah bengkok juga menjadi alternatif yang masuk akal untuk diperjuangkan. “Ini harus diupayakan bersama-sama karena bisa jadi itu dalam bentuk hibah Pemkot Cilegon atau mungkin juga ada tanah bengkok yang bisa digunakan, kemudian dihibahkan dan dibangunkan gedungnya seperti hal nya MUI,” tutupnya.
Desakan ini menjadi sinyal keras bagi Pemkot Cilegon untuk segera memprioritaskan pembangunan infrastruktur bagi para pendidik. Di usia yang ke-80, para guru di Kota Baja tidak hanya membutuhkan apresiasi seremonial, tetapi juga dukungan fasilitas nyata berupa gedung sekretariat demi menunjang profesionalisme mereka dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. (*)
Discussion about this post