JAKARTA, BANPOS – Soesilo Aribowo selalu penasihat hukum mantan Direktur Utama (Dirut) ASDP Ira Puspadewi mendatangi Rutan KPK Cabang Merah Putih, menjelang kebebasan kliennta pasca mendapat rehabilitasi dari Presiden Prabowo Subianto.
Soesilo datang bersama tiga orang tim kuasa hukum Ira lainnya ke Rutan KPK Cabang Merah Putih, Jakarta Selatan pada Rabu (26/11/2025) sekitar pukul0 9.50 WIB.
Tak banyak komentar yang diucapkan Soesilo saat tiba. Dia bergegas menuju rutan, lalu masuk bersama rombongan. Ini merupakan kedatangannya yang kedua kali pasca kliennya mendapat rehabilitasi.
“Ada (keluarga Ira), siang (datang),” singkat Soesilo saat hendak masuk ke rutan.
Soesilo sempat mengaku, kedatangannya memang untuk menjenguk kliennya, Ira Puspadewi. Pada Selasa malam, dia juga sempat datang untuk menanyakan kepada KPK terkait Surat Keputusan Presiden terkait rehabilitasi.
Diketahui, Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani Surat Keputusan (SK) tentang pemberian rehabilitasi terhadap ketiga terdakwa kasus korupsi ASDP, yakni Dirut ASDP 2017–2024, Ira Puspadewi; Direktur Komersial dan Pelayanan PT ASDP 2019–2024 M Yusuf Hadi; dan Direktur Perencanaan dan Pengembangan PT ASDP periode 2020–2024 Harry Muhammad Adhi Caksono.
“Dari hasil komunikasi dengan pihak Pemerintah, Alhamdulillah, pada hari ini Presiden RI Bapak Prabowo Subianto telah menandatangani surat rehabilitasi terhadap tiga nama tersebut,” kata Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dilansir dari kanal YouTube Sekretariat Negara, Selasa (25/11/2025) malam.
Dia bilang, pemberian rehabilitasi ini berawal dari pengaduan dan aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada DPR RI. Kemudian Dewan menindaklanjutinya dengan meminta komisi hukum melakukan kajian terhadap perkara tersebut.
“Hasil kajian hukum itu kemudian kami sampaikan kepada pihak Pemerintah terhadap perkara nomor 68/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Jkt.Pst atas nama Ira Puspadewi, Muhammad Yusuf Hadi, dan Harry Muhammad Adhi Caksono,” terang Dasco.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menambahkan, lantas usulan dari permohonan DPR RI ditindaklanjuti selama sepekan oleh Menteri Hukum (Menkum). Kemudian Menkum menyampaikan saran kepada Presiden agar memberikan rehabilitasi, yang akhirnya disetujui.
“Dan baru pada sore ini, Presiden bubuhkan tanda tangan, dan kami diminta
menyampaikan kepada publik,” tambahnya. Sebelumnya, majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 4,5 tahun penjara terhadap Ira Puspadewi dalam kasus dugaan korupsi kerja sama usaha (KSU) dan akuisisi saham PT Jembatan Nusantara (PT JN) pada 2019–2022. Dia juga dijatuhi pidana denda sebesar Rp 500 juta subsider 3 bulan kurungan.
Sementara dua terdakwa lain, yakni Direktur Komersial dan Pelayanan PT ASDP Muhammad Yusuf Hadi serta mantan Direktur Perencanaan dan Pengembangan PT ASDP Harry Muhammad Adhi Caksono, masing-masing divonis 4 tahun penjara. Keduanya juga dikenakan pidana denda sebesar Rp 250 juta subsider 3 bulan kurungan.
Majelis hakim menyatakan, Ira dkk terbukti melakukan korupsi dalam proses akuisisi PT JN yang merugikan negara sebesar Rp 1,25 triliun. (*)
Discussion about this post