TANGERANG, BANPOS — Efisiensi anggaran yang kini tengah digencarkan pemerintah Prabowo Subianto merupakan upaya untuk menyelamatkan uang negara dari ketidakbermanfaatan pembiayaan yang dikemas dalam kegiatan tertentu.
Selama ini, dengan dalih menjalankan progam pembangunan, ternyata anggarannya digunakan hanya untuk kegiatan “foya-foya” alias tidak tepat sasaran atau bahkan hanya dijadikan bancakan oleh pihak-pihak tertentu.
Penilaian tersebut disampaikan Anggota DPR RI Komisi XI, Andi Achmad Dara saat menggelar kunjungan kerja daerah pemilihan (Kunker Dapil) di Kelurahan Sukatani, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang, Rabu (26/11/2025).
Politisi Partai Golkar tersebut menyatakan, Komisi XI DPR RI kini tengah memperketat pengawasan anggaran berbagai kegiatan pembangunan yang diusulkan oleh lembaga pemerintahan, kementerian, badan serta pemerintah daerah (Pemda).
“Kami mendukung efisiensi anggaran yang diberlakukan Presiden Prabowo Subianto. Tujuannya sangat baik, demi mengurangi bahkan menghilangkan kegiatan-kegiatan yang hanya buang-buang anggaran negara, namun manfaatnya tidak ada buat rakyat,” tegas Andi.
Andi yang juga Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN)–salah satu alat kelengkapan DPR RI–menambahkan, selain efisiensi anggaran, pemerintah juga tengah berupaya menggali sebesar-besarnya pendapatan negara dari sumber daya alam (SDA).
“Salah satunya dengan cara melegalkan tambang-tambang minyak yang selama ini dikelola rakyat, daripada diberangus lebih baik dilegalkan agar bisa menyumbangkan pendapatan kepada negara,” ujar Andi.
Andi mengapresiasi kinerja pemerintahan Prabowo Subianto, termasuk menteri-menterinya yang dinilai lebih memiliki empati besar kepada kesejahteraan rakyat. Andi menyebut para pembantu presiden kini juga terkesan lebih hati-hati dalam menggunakan anggaran negara.
“Pengelolaan anggaran negara sekarang ini terpusat dalam satu wadah, namanya Danantara yang memperjelas untuk apa saja uang negara digunakan,” imbuh Andi.
Lebih lanjut Andi Dara mengatakan, Komisi XI DPR RI saat ini juga tengah gencar mengawasi berbagai penyaluran bantuan, terutama bantuan keuangan yang disalurkan melalui pemerintah desa dan koperasi desa merah putih.
“Proses yang panjang harus dipangkas, harus efektif, jangan lagi ada uang ini uang itu, sehingga membebani anggaran bantuan,” katanya.
Andi juga menegaskan, fungsi BAKN DPR RI adalah mencari solusi dalam menjalankan berbagai program subsidi bagi rakyat. Neraca perhitungan subsidi, kata Andi, juga harus benar-benar seimbang dengan kebutuhan daya beli rakyat.
“Saat ini kami sedang mencari solusi untuk memberikan subsidi listrik kepada rakyat. Kami sedang bahas teknis dan lainnya agar subsidi listrik benar-benar tepat sasaran,” tandas Andi.
Meski Kena Pangkas, APBD Kabupaten Tangerang 2026 Tetap Besar
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Tangerang, Muhamad Amud yang mendampingi Kunker Anggota DPR RI Andi Dara, mengakui efisiensi anggaran berupa berkurangnya transfer ke daerah (TKD), menciptakan inovasi bagi pemerintah daerah.
Amud menyebut sejak diberlakukannya efisiensi atau pengurangan TKD oleh Pemerintah Pusat, Kabupaten Tangerang banyak kehilangan anggaran daerahnya. Kondisi ini membuat Pemkab Tangerang mencari jalan lain untuk menutupi anggaran yang terpangkas tersebut.
Namun begitu, menurut Amud, pemangkasan anggaran tidak banyak berimbas kepada program prioitas, seperti sektor kesehatan, infrastuktur dan pendidikan. Amud menyatakan, APBD Kabupaten Tangerang untuk Tahun Anggaran (TA) 2026 ditetapkan sebesar Rp8,62 Triliun.
“APBD Kabupaten Tangerang tetap besar, karena PAD-nya (pendapatan asli daerah) juga besar,” kata Amud yang juga Sekretaris DPD Golkar Kabupaten Tangerang ini.
Kunker Dapil Anggota DPR RI Andi Achmad Dara dihadiri sekitar 300 warga dari sejumlah kelurahan dan desa di Kecamatan Rajeg. Nampak hadir sejumlah anggota DPRD Kabupaten Tangerang dari Fraksi Golkar, juga tokoh masyarakat, ulama dan pemuka agama di Kecamatan Rajeg.(*)
Discussion about this post